Usul Moeldoko atas pendirian 3 pangkalan militer di ibu kota baru RI

id Moeldoko,ibu kota baru RI,Usul Moeldoko atas pendirian 3 pangkalan militer di ibu kota baru RI

Kepala Staf Presiden Jenderal Purn Moeldoko (kanan) mendampingi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menjawab pertanyaan wartawan dalam acara Dialog Nasional II bertajuk "Pemindahan Ibu Kota" di Gedung Bappenas Jakarta, Rabu (26/6/2019). (ANTARA/Andi Firdaus)

Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Presiden Jenderal (Purn) Moeldoko mengusulkan pendirian tiga pangkalan militer yang terintegrasi dalam satu kawasan di Ibu Kota baru Indonesia.

"Itu kan impian. Ada unsur laut, unsur udara dan darat dalam satu kawasan. Saya pikir ini prestise sebuah negara yang menunjukkan kepada dunia luar atas kekuatan yang dia miliki," katanya di Jakarta, Rabu.

Usulan tersebut disampaikan Moeldoko kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro dalam acara Dialog Nasional II bertajuk "Pemindahan Ibu Kota Negara" di Gedung Bappenas Jakarta.

Menurut Moeldoko pangkalan militer Indonesia saat ini masih terpisah dalam beberapa kawasan dengan jarak yang cukup jauh.

Misalnya Pangkalan Angkatan Laut di di Surabaya yang terpisah jauh dengan Pangkalan Angkatan Udara di Halim Perdana Kusuma Jakarta.

Bila Ibu Kota Indonesia yang saat ini berdomisili di Jakarta, jadi dipindahkan menuju Kalimantan, Moeldoko meminta Bappenas untuk memetakan kawasan pelabuhan atau pangkalan yang representatif bagi penggabungan kekuatan militer Indonesia.

Menanggapi permintaan tersebut, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro, mengaku sudah mengalokasikan dana bagi kebutuhan sarana dan prasarana pertahanan di ibu kota baru.

"Nilainya sudah termasuk yang Rp446 triliun (dana total pemindahan ibu kota). Banyak masukan, kita tidak hanya bicara komponen pertahanan ibu kota, tapi juga pertahanan regional di Kalimantan," katanya.

Dikatakan Bambang Bappenas saat ini tengah mempertimbangkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada di Ibu Kota Jakarta untuk dipindah ke Kalimantan.

"Kita pertimbangkan juga apakah sistem yang ada sekarang di Jakarta itu cukup atau perlu di-upgrade untuk mengikuti perkembangan zaman," katanya.

Bambang menambahkan rencana pemindahan ibu kota negara sudah dipastikan menuju Pulau Kalimantan pada 2024, namun yang belum pasti adalah lokasi tempat yang belum diputuskan.

"2024 adalah awal pemindahan Ibu Kota, yang awal dipindahkan adalah fungsi eksekutif dan legislatif. Namun Istana Presiden merupakan salah satu yang diprioritaskan pembangunannya mulai 2021," katanya.

Pewarta :
Uploader : Ronny
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar