Fraksi DPRD Barito Utara sampaikan pandangan raperda pertanggungjawaban APBD 2018

Muara Teweh (ANTARA) - Fraksi DPRD Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, menyampaikan pemandangan umum fraksi terhadap pidato pengantar Bupati setempat tentang rancana peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018.

Rapat paripurna mendengarkan tanggapan fraksi dewan ini dipimpin Ketua DPRD Barito Utara Set Enus Y Mebas dan dihadiri Wakil Bupati Sugianto Panala Putra, Sekretaris Daerah Jainal Abidin dan Wakil Ketua I DPRD HJ Mery Rukaini serta anggota dewan lainnya dan pejabat di Muara Teweh, Kamis. 

Meski semua fraksi menyatakan menerima dan siap untuk membahasnya bersama, namun dengan catatan melalui juru bicara fraksi, diantaranya Fraksi Partai Demokrat yang disampaikan oleh Rujana Anggraini menyatakan bahwa ada beberapa hal yang perlu dicermati pada raperda yang akan dijadikan acuan pada annggaran perubahan APBD 2019 ini.

"Yakni mengenai sejauh mana kesungguhan OPD dalam mengelola anggaran yaitu mengenai capaian pelaksanaan program atau kegiatan. Pihaknya juga mengapresiasi atas penerimaan Opini WTP yang diraih oleh pemerintah Kabupaten Barito Utara," kata Rujana.

Sementara Fraksi PDIP menyampaikan beberapa catatan mengenai berapa jumlah tenaga kerja sampai 2018 lalu baik pada sektor formal maupun informal. 

"Dikarenakan hal ini merupakan acuan bagi tujuan utama pembangunan yakni kesejateraan masyarakat," ucap juru bicaranya Henny Rosgiati Rusly. 

Dia juga mencermati mengenai progress realisasi pada pelayanan air bersih dan listrik pada beberapa daerah di Kabupaten Barito Utara.

Sedangkan dari PPP Pujiono mencermati efektifitas pelaksanaan anggaran yang menurut hemat pihaknya disarankan untuk selain memprioritaskan pada sektor pendidikan, kesehatan namun juga pada pengelolaan sumber daya alam.

Beberapa hal yang disampaikan oleh fraksi dewan tersebut akan ditanggapi oleh pihak eksekutif yang disampaikan pada Sidang Paripurna III pada Jumat (28/6).