Palangka Raya (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Tengah Pelopor membenarkan banyak lahan milik masyarakat sudah terdata dan masuk dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap pada tahun 2017 dan 2018, namun hingga pertengahan 2019 sertifikatnya tak kunjung diberikan bahkan terkatung-katung.
Sebenarnya sejak awal tahun 2019 sudah meminta kepada Kepala kantor BPN kabupaten/kota se-Kalteng agar semua hasil kegiatan PTSL, khususnya tahun 2017 dan 2018 harus segera diserahkan sertifikatnya, kata Pelopor usai bertemu Komisi II DPR RI di Palangka Raya, Senin.
"Insya Allah, saya harapkan semua hasil kegiatan PTSL tahun 2017 dan 2018, dalam dua bulan ini semuanya harus sudah diserahkan," ucapnya.
Pelopor mengklaim BPN kabupaten/kota se-Kalteng bersama Bupati/Wali Kota serta pihak lainnya, sedang intens menyerahkan sertifikat terhadap lahan yang sudah masuk dalam progam PTSL.
"Penyerahan sertifikat melibatkan kepala daerah serta berbagai pihak setempat, sebagai upaya sosialisasi, agar warga yang belum tertarik, segera ikut program PTSL," ucapnya.
Baca juga: DPR RI evaluasi pelaksanaan program PTSL di Kalteng
Sementara mengenai kehadiran pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI, Kepala BPN Kalteng itu berharap agar rancangan undang-undang pertanahan yang saat ini dibahas, dapat menjawab kondisi di berbagai daerah, khususnya Provinsi Kalteng.
Dia mengatakan dengan adanya kunjungan tersebut, DPR RI juga harapannya dapat mengetahui berbagai kesulitan-kesulitan yang dihadapi BPN untuk membiayai kegiatan di daerah. Apalagi kondisi wilayah di Provinsi Kalteng yang relatif berat karena sangat luas dan beragam.
"Jadi, kami berharap, DPR RI yang salah satu haknya adalah penganggaran, dapat memberikan dan menentukan besaran anggaran di BPN dengan menyesuaikan kondisi di sejumlah daerah, khususnya Kalteng. Itu harapan kami dari kunjungan ini," demikian Pelopor.
Baca juga: BPN Kalteng: Program PTSL capai target
Baca juga: "Kami memang pendosa," kata Kanwil BPN Kalteng
Baca juga: Kecewa realisasi PTSL rendah, DPRD berencana panggil BPN Kalteng
Sertifikat PTSL terkatung-katung, ini komentar Kepala BPN Kalteng
Kepala BPN Kalteng Pelopor (paling kanan) menyaksikan Kepala Disperkim Kalteng Leonard S Ampung menyerahkan kenang-kenangan kepada perwakilan Komisi II DPR RI di ruang pertemuan BPN Kalteng, Selasa (2/7/2019). (Foto Antara Kalteng/Jaya W Manurung)
