Kuala Kurun (ANTARA) - Sekretaris Daerah Gunung Mas Kalimantan Tengah memacu seluruh satuan organisasi perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Gunung Mas untuk mencapai target pendapatan dan belanja tahun anggaran 2019.
“Dari sisi pendapatan dan realisasi keuangan masih di bawah target, dimana seharusnya di akhir Juni minimal sudah mencapai 50 persen. Seluruh perangkat daerah hendaknya lebih terpacu dalam mencapai target,” kata Yansiterson saat memimpin rapat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Kuala Kurun, Rabu.
Disebutkannya, hingga 30 Juni, realisasi pendapatan daerah sebesar Rp513,1 miliar atau 48,59 persen dari target Rp1,056 triliun.
Realisasi pendapatan daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah rata-rata hampir mencapai 50 persen, yakni berkisar antara 46,51 hingga 49,08 persen.
Untuk PAD, dari target Rp58,5 miliar telah terealisasi Rp23,6 miliar. Untuk dana perimbangan, dari target Rp997,5 miliar telah terealisasi Rp489,5 miliar. Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah, dari target Rp162,5 miliar telah terealisasi Rp75,5 miliar.
“Idealnya capaian realisasi pendapatan daerah sudah mencapai 50 persen. Walau demikian, capaian sebesar 48,59 persen dapat dibilang cukup lumayan dan tidak bisa dibilang buruk,” beber Yansiterson.
Sedangkan untuk realisasi keuangan, lanjut dia, yakni belanja langsung dan tidak langsung, hingga 30 Juni 2019 baru terealisasi Rp360,9 miliar atau 34,91 persen dari pagu total sekitar Rp1 triliun.
Rinciannya, total belanja langsung Rp 462,05 miliar dan baru terealisasi Rp126,15 miliar atau 27,30 persen. Sedangkan total belanja tidak langsung sebesar Rp572,04 miliar dan baru terealisasi Rp234,8 miliar atau 41,05 persen.
“Untuk realisasi fisik belanja langsung adalah sebesar 32,04 persen, dan realisasi fisik belanja tidak langsung adalah sebesar 43,53 persen, sehingga total realisasi fisik belanja langsung dan belanja tidak langsung sebesar 38,4 persen,” paparnya.
Dikatakan, untuk realisasi belanja total APBD tertinggi dicapai oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dimana realisasi keuangan mencapai Rp5,09 miliar atau 56,09 persen dan realisasi fisik mencapai 60,4 persen.
Kemudian diikuti oleh Sekretariat DPRD dimana realisasi keuangan sudah mencapai Rp8,8 miliar atau 53,01 persen. Sedangkan realisasi keuangan perangkat daerah lainnya belum mencapai 50 persen.
