DPRD dukung rencana pemkab sediakan seragam sekolah gratis di Kotim

Sampit (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah Abdul Sahid mendukung rencana pemerintah kabupaten setempat untuk menyediakan seragam gratis bagi siswa sekolah dasar dan menengah pertama.

"Kami dari komisi III yang membidangi pendidikan, mendorong pemerintah kabupaten untuk segera merealisasikan rencana tersebut," katanya di Sampit, Senin.

Pemberian seragam gratis siswa SD dan SMP, diharapkan mampu meringankan beban biaya para orang tua, terutama bagi mereka yang kurang mampu atau kesulitan secara ekonomi.

Sahid menjelaskan, selama ini setiap tahunnya anggaran untuk sektor pendidikan mencapai hingga Rp300 milliar lebih atau sekitar 26 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kotawaringin Timur.

Dari total anggaran itu, sebagian besar dipergunakan untuk pembayaran gaji pegawai yang ada pada Dinas Pendidikan dan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda).

"Meski harus membayar gaji pegawai dan Bosda, jika dikelola dengan baik saya optimis anggaran tersebut pasti cukup. Sekarang tinggal pemerintah kabupaten, serius ataukah tidak untuk merealisasikan rencana tersebut," ucapnya.

Sahid berharap, penyediaan seragam gratis tidak hanya diperuntukan bagi siswa yang berada di sekolah negeri saja, namun juga bagi mereka yang ada di sekolah swasta. Pembagian seragam gratis harus dilakukan secara merata, terutama bagi siswa kurang mampu.

Kepala Dinas Pendidikan Kotawaringin Timur Suparmadi mengatakan, pembagian seragam gratis nantinya akan lebih mengutamakan siswa kurang mampu. Jika nantinya dana yang dianggarkan mencukupi, baru direalisasikan untuk seluruh siswa SD dan SMP.

"Seragam gratis ini akan kami prioritaskan untuk siswa kurang mampu, sebab merekalah yang lebih membutuhkan bantuan," tegasnya.

Suparmadi tidak menjelaskan waktu pelaksanaannya, karena pihaknya masih menyusun peraturan bupati terkait rencana tersebut. Sedangkan rapat telah dilakukan untuk kemudian dikonsultasikan kepada pemerintah provinsi. Hal itu dilakukan untuk menghindari terjadinya pelanggaran aturan.

"Mudah-mudahan pada APBD Perubahan 2019 ini, dana yang dibutuhkan untuk seragam gratis bisa terealisasi," jelasnya.

Berdasarkan data saat ini, jumlah siswa tidak mampu di Kotawaringin Timur yang belum masuk dalam Program Indonesia Pintar sekitar 6.000 siswa SD, sedangkan SMP sebanyak 2.000 siswa. Namun pihaknya masih melakukan pendataan ulang, sebab data tersebut belum valid.