DPRD Kalteng ingatkan Disdik tak perlu terlalu urus sekolah swasta

id dprd kalimantan tengah,dprd kalteng,ketua komisi c dprd kalteng,syamsul hadi,sekolah swasta mahal

DPRD Kalteng ingatkan Disdik tak perlu terlalu urus sekolah swasta

Ketua Komisi C DPRD Kalteng Syamsul Hadi (dua dari kiri) saat berbincang-bincang dengan sejumlah wartawan di parkiran gedung DPRD Kalteng, Kamis (11/7/2019). (Foto Antara Kalteng/Jaya W Manurung)

Palangka Raya (ANTARA) - Ketua Komisi C DPRD Kalimantan Tengah Syamsul Hadi mengingatkan Dinas Pendidikan Provinsi agar tidak terlalu mengurusi masalah mahalnya biaya masuk ke sekolah swasta, serta lebih baik fokus meningkatkan kuantitas dan kualitas sekolah negeri.

Keberadaan dan peran sekolah swasta di provinsi ini seharusnya diapresiasi karena telah membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat, kata Syamsul di gedung DPRD Kalteng, Kamis.

"Buat apa menyoroti masalah mahalnya biaya sekolah swasta. Sekolah negeri saja urus dan dikelola secara serius. Masih banyak sekolah negeri kekurangan guru, kualitas gurunya pun masih kurang, dan masalah lainnya," ucapnya.

Menurut dia wajar apabila pihak sekolah swasta mengenakan biaya yang relatif mahal saat penerimaan siswa baru maupun membuat melakukan berbagai pungutan. Sebab, pihak swasta harus menyediakan sendiri dana pengadaan dan pemeliharaan gedung, sarana prasana belajar mengajar, gaji tenaga pengajar, serta operasional lainnya.

Syamsul mengatakan, sekalipun ada dana bantuan operasional sekolah (BOS) dari pemerintah, namun jumlahnya relatif kecil dan tidak akan mampu memenuhi operasional sekolah swasta. Ditambah lagi, BOS yang diberikan pemerintah kepada pihak swasta, karena menyadari bahwa jumlah sekolah negeri belum mampu menampung semua siswa.

Baca juga: Gubernur wajib sampaikan sendiri LPj APBD 2018, kata DPRD Kalteng

"Kalaupun ada orangtua mendaftarkan anaknya ke sekolah swasta dengan biaya mahal, saya yakin karena sesuai dengan kualitasnya. Tidak ada orang tua yang mau mendaftarkan anaknya ke sekolah swasta dengan biaya mahal , tapi kualitasnya rendah. Tidak ada itu," beber dia.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu meyakini, apabila kualitas dan sarana-prasarana sekolah swasta tidak baik, tapi melakukan berbagai pungutan dan biayanya sangat mahal, maka dengan sendirinya akan tutup. Sebab, para orangtua tidak akan mau mendaftarkan anaknya ke sekolah swasta tersebut.

"Jadi, Disdik Kalteng tak perlu lah membahas atau meyoroti masalah mahalnya sekolah swasta. Fokus dan serius saja mengurus dan mengelola sekolah negeri agar kualitasnya merata dan lebih baik dari swasta. Saya yakin, masyarakat pun akan memilih mendaftarkan anaknya ke sekolah negeri dibandingkan swasta," demikian Syamsul.

Baca juga: Penyusunan KUA-PPAS Kalteng harus memperhatikan pokok pikiran DPRD