Legislator : Jangan beri anggaran besar SOPD tak capai target

Sampit (ANTARA) - Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah Syahbana meminta tim anggaran daerah legislatif dan eksekutif untuk tidak menyetujui usulan anggaran satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) yang serapan anggarannya tidak mencapai target.

"Pembagian anggaran nantinya harus memgacu pada kinerja. Bagi SOPD yang rendah serapan anggarannya hendaknya tidak diberikan anggaran lagi," katanya di Sampit, Minggu.

Syahbana menyebutkan SOPD yang tidak melaksanakan program dengan baik dan serapan anggarannya rendah hendaknya tidak perlu lagi diberikan anggaran, terutama di APBD Perubahan 2019. Jika tetap diberi anggaran, dikhawatirkan justru semakin menjadi beban bagi instansi yang bersangkutan.

Rendahnya serapan anggaran akan berdampak pada pelaksanaan program pembangunan. Tidak hanya itu, sanksinya juga ada dari pemerintah pusat, yakni berupa pemotongan dana alokasi khusus (DAK).

SOPD yang rendah serapan anggarannya diminta membeberkan masalah dan kendala yang dihadapi, sehingga kepala daerah dan DPRD dapat membantu memberikan saran, masukan dan solusi terkait permasalahan itu.

Selain evaluasi, SOPD yang gagal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya juga harus diberikan teguran dan sanksi sebagai konsekuensi.

"Jika permasalahan yang mereka hadapi tidak dipaparkan, bagaimana kami atau pimpinan daerah bisa tahu. Untuk itu semua SOPD harus koordinasi dengan pimpinan daerah," ucapnya.

Syahbana meminta kepala daerah untuk memilih pimpinan SOPD atau pejabat teknis yang energik dan mampu melaksanakan program pembangunan sesuai rencana pembangunan jangka menangah daerah (RPJMD).

"Selama ini hanya hasrat SOPD yang besar meminta anggaran, namun dalam tataran pelaksanaan tidak mampu maksimal. Hal itu yang membuat serapan anggaran tidak mencapai target," ungkapnya.

Syahbana berharap, SOPD berhati-hati dalam menggunakan anggaran dan lebih mengutamakan kualitas fisik bangunan supaya bisa lebih tahan lama.