Pemkab Kobar tetapkan status siaga darurat bencana karhutla

id pemkab kobar,pemerintah kabupaten,kotawaringin barat,pangkalan bun,bupati,nurhidayah,kebakaran hutan dan lahan,karhutla,titik api,hot spot,apel siaga

Pemkab Kobar tetapkan status siaga darurat bencana karhutla

Bupati Kobar Nurhidayah (tiga dari kanan) dan Wakil Bupati Ahmadi Riansyah (dua dari kanan) beserta unsur Forkompimda setempat, mengecek setiap peralatan yang akan digunakan dalam penanganan dan pengendalian kebakaran, usai apel siaga bencana karhutla. (Foto Antara/Hendri Gunawan)

Pangkalan Bun (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah baru saja menggelar apel siaga bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sekaligus penetapan status siaga darurat bencana.

Penetapan status itu berdasarkan hasil rapat gabungan yang digelar beberapa waktu lalu di Kantor BPBD Kobar, serta berdasarkan pantauan titik api yang terdeteksi satelit, kata Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) Karhutla Kobar Letkol Inf M Roni Sulaeman di Pangkalan Bun, Senin.

"Berdasarkan hasil pendataan terakhir, kurang lebih ada sebanyak 15 titik api yang terdeteksi satelit dengan luasan kurang lebih 90 hektare," katanya.

Pria yang menjabat sebagai Dandim 1014 Pangkalan Bun itu menambahkan, selain melakukan penanganan pada 15 titik api yang terpantau satelit, mereka juga melakukan penanganan pada beberapa titik api berdasarkan laporan dari masyarakat.

"Kurang lebih sudah 35 kali kami melakukan tindakan penanganan dan dua diantaranya yang pemilik lahannya atau pelaku pembakarnya, sudah diproses hukum. Saat ini Desa Kapitan, Kecamatan Kumai menjadi area paling rawan kebakaran," ucapnya.

Sementara itu, Bupati Kobar Nurhidayah menegaskan, penanganan dan penanggulangan karhutla di Kobar tahun ini harus lebih baik, terencana, menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan, serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan baik dari unsur TNI/Polri, instansi terkait lainnya, badan usaha atau perusahaan serta masyarakat peduli api/relawan.

Penanganan dan pengendalian karhutla merupakan tanggung jawab bersama, sebab upaya itu tidak akan berhasil secara optimal tanpa adanya keterlibatan dan komitmen yang kuat dari semua pihak. Terlebih keterbatasan personel tim pengendalian karhutla, tentunya eksistensi masyarakat dalam hal ini sangat penting.

"Untuk itu saya mengimbau di setiap desa atau kelurahan perlu dibentuk kelompok masyarakat pengendali karhutla yang terlatih, agar mampu mengatasi kebakaran di wilayahnya. Bersama-sama, kita dukung komitmen Gubernur Kalteng untuk mewujudkan tahun 2019 bebas asap," tegasnya.

Ia juga berharap semua pihak dapat menjaga, memelihara, mencintai, merawat dan tidak menyakiti alam. Hingga pada akhirnya alam benar-benar menjadi sahabat yang baik dalam kehidupan ini.

Pewarta :
Uploader : Admin 4
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar