Legislator dukung langkah Palangka Raya tingkatkan pelayanan publik

Palangka Raya (ANTARA) - Legislator Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah Jum'atni mendukung langkah pemerintah setempat untuk terus meningkatkan pelayanan publik di setiap organisasi perangkat daerah (OPD), yang setiap hari selalu bersentuhan langsung dengan masyarakat. 

"Kami kalangan legislator selalu mendukung langkah pemkot yang terus memperbaiki pelayanan publik di setiap OPD nya, karena masih banyak keluhan masyarakat mengenai hal itu," kata Jum'atni di Palangka Raya, Rabu.

Pelayanan publik yang ada di beberapa OPD di lingkungan pemkot Palangka Raya selama ini, menang banyak dikeluhkan masyarakat. Terutama pelayanan mengenai pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta lain sebagainya, karena diduga kuat banyak dimanfaatkan oknum calo dalam jasa pembuatan hal administrasi kependudukan itu.

Anggota Komisi B DPRD Palangka Raya itu mengatakan masyarakat juga berharap pengurusan pelayanan publik, tidak sampai dibuat rumit atau berbelit-belit sehingga pemohon mau tidak mau menggunakan jasa calo yang terkadang selalu stanby di kantor pelayanan kependudukan.

"Semoga dengan adanya kerja sama dengan daerah lain instansi terkait akan menggunakan sistem elektronik, dalam pembuatan KTP serta lain sebagainya. Ini dilakukan dengan tujuan menekan terjadinya birokrasi panjang dan calo yang memanfaatkan hal tersebut," kata Jum'atni

Baca juga: Target DPRD sahkan tiga raperda sebelum akhir jabatan

Sekretaris Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Palangka Raya itu juga mengungkapkan, sikap partai dipimpin Zulkipli Hasan tersebut apabila pemkot setempat bersikat pro dengan rakyat atau memberikan kebijakan yang menguntungkan masyarakat, pihaknya selalu akan mendukung pemkot di daerah itu.

Sebaliknya apabila kebijakan kepala daerah atau pemkot setempat diangap tidak pro rakyat, kader Partai PAN yang ada di DPRD Kota Palangka Raya siap memberikan kritikan dan membela rakyat. 

"Selama ini apa yang diberikan pihak pemkot selalu pro dengan rakyat, namun kami tetap melakukan pengawasan sesuai dengan fungsi kami di lembaga ini agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan masyarakat nantinya," demikian Jum'atni.

Baca juga: Kekurangan dokter spesialis RSUD harus segera diatasi

Baca juga: 30 calon anggota DPRD Palangka Raya terpilih