Jakarta (ANTARA) - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) mengakui rencana peringatan Hari Pers Nasional di Papua sebagai langkah menepis isu dan tuduhan tidak benar seputar Papua yang dilontarkan Benny Wenda.
"Pihak luar itu berbicara tidak sesuai fakta, ada empat isu yang selalu dibilang. HAM, ketidakadilan, sekitar itu aja," kata Ketua Umum PWI Atal S Depari, di Jakarta, Senin.
Hal itu disampaikannya usai beraudiensi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, mengenai rencana HPN 2020 di Papua.
Atal didampingi jajaran PWI, di antaranya Mirza Zulhadi (Sekjen), Suprapto (Wakil Sekjen), Peter F Gontha dan Asro Kamal Rokan sebagai anggota Dewan Kehormatan PWI.
Dewan Kota Oxford, Inggris, pada 17 Juli 2019 memberikan penghargaan Oxford Freedom of the City Award kepada Benny Wenda, anggota kelompok gerakan separatis kemerdekaan Papua Barat.
Pemerintah Indonesia mengecam keras pemberian penghargaan yang diberikan kepada Benny, yang sejak 2003 menetap di Oxford, Inggris.
Penghargaan tersebut dinilai diberikan kepada orang yang salah karena Benny justru merupakan pelaku dan pendukung penggunaan kekerasan dalam mencapai tujuan politiknya.
Atal mengungkapkan pemilihan Papua sebagai tuan rumah peringatan HPN merupakan salah satu langkah untuk menghalau isu tidak benar yang diembuskan Benny.
"Saya kira bisa kita manfaatkan itu (menghalau isu). Jadi, kalau memang Benny Wenda selalu mengatakan itu, kita, pers nasional kan tidak mungkin diam. Karena, memang isu itu tidak ada," katanya.
Menurut dia, isu tidak benar seputar Papua itu selalu menjadi komoditas "jualan" Benny melalui lobi-lobi internasional yang merugikan bangsa Indonesia.
"Dia ini nantinya jualannya itu terus. Kita enggak mau begitu. Apa yang dia perjuangkan, yang dia kritik, kita ingin tunjukkan itu enggak ada, enggak bener begitu," kata Atal.
Melalui penyelenggaraan HPN, para media luar juga akan memotret realitas sesungguhnya atas kehidupan masyarakat Papua secara apa adanya.
"Memangnya apa yang ingin kita sembunyikan? Kita ingin pemerintah juga membuka diri karena tidak perlu ada yang ditakutkan," katanya.
Menyikapi penghargaan itu, Pemerintah Inggris telah menegaskan dukungannya terhadap integritas teritorial Indonesia dan mengakui Papua sebagai bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Melalui keterangan tertulis yang dirilis di situs resminya, Kementerian Luar Negeri Inggris menggarisbawahi bahwa tidak ada perubahan posisi mengenai Papua.
“Keberadaan Benny Wenda di Inggris bukan berarti bahwa pemerintah Inggris mendukung posisinya mengenai kedaulatan Papua dan penghargaan yang diberikan Dewan Kota Oxford tidak berpengaruh pada kebijakan Pemerintah Inggris,” demikian keterangan tersebut.
Berita Terkait
Tim gabungan amankan tiga warga terkait tewasnya Bripda OB
Rabu, 17 April 2024 12:50 Wib
Usai terjadi bentrok di Sorong, TNI AL dan Brimob lakukan mediasi
Senin, 15 April 2024 0:24 Wib
Pascabentrok TNI AL-Brimob, kondisi kamtibmas di Sorong aman
Senin, 15 April 2024 0:22 Wib
Papua Barat ditawarkan bangun kantor penghubung di penyangga IKN
Kamis, 4 April 2024 17:57 Wib
Lima DPO terpidana kasus penangkapan ikan di perairan Kabupaten Fakfak
Selasa, 2 April 2024 18:03 Wib
MUI di daerah ini tidak izinkan LDDI sholat Id sendiri
Senin, 1 April 2024 14:52 Wib
Polri bakal rekrut 10.000 orang untuk ditugaskan di Tanah Papua
Senin, 4 Maret 2024 13:36 Wib
98 hiu paus terpantau bermigrasi ke perairan Kaimana Papua
Kamis, 29 Februari 2024 18:35 Wib