Pembahasan APBD Kotim 2020 ditargetkan selesai tepat waktu

Sampit (ANTARA) - Ketua Sementara DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah Rimbun menargetkan, pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni kabupaten tahun 2020 selesai tepat waktu.

"Kami upayakan pembahasannya selesai tepat waktu dan dalam waktu dekat, akan dibentuk alat kelengkapan dewan (AKD), utamanya badan musyawarah (Banmus), agar bisa menyusun jadwal kerja DPRD," katanya di Sampit, Kamis.

Belum dibentuknya AKD, karena anggota DPRD Kotawaringin Timur yang saat ini bertugas, baru saja menjabat setelah mengucapkan sumpah janji jabatan pada Rabu (14/8), untuk masa tugas 2019-2024.

Anggota DPRD Kotawaringin Timur periode 2019-2024 sebagian besar adalah orang-orang baru. Dari total 40 anggota DPRD, 24 orang diantaranya merupakan orang baru dan 16 orang diantaranya merupakan orang lama yang sebelumnya sudah pernah menjabat sebagai wakil rakyat.

"Saya optimis pembahasan APBD murni tahun 2020 nantinya bisa selesai tepat waktu, karena untuk Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) telah selesai dibahas oleh anggota DPRD periode 2014-2019," jelasnya.

Sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku, APBD murni Kotim 2020 paling lambat harus sudah selesai dibahas pada November 2019 dan pembahasan APBD murni 2020 nantinya, akan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD definitif.

Sementara itu, struktur APBD tahun anggaran 2020 mengacu pada KUA dan PPAS yang telah disetujui. Komposisinya adalah untuk pendapatan daerah sebesar Rp1,5 triliun lebih, terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar Rp290 miliar.

Kemudian dana perimbangan sebesar Rp983 miliar lebih, lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp311 miliar lebih. Sedangkan belanja daerah sebesar Rp1.5 triliun lebih, terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp926 miliar lebih.

Sedangkan untuk Belanja langsung sebesar Rp659 miliar lebih dan defisit diperkirakan sebesar Rp40 miliar lebih atau sebesar 2,65 persen. Untuk perkiraan penerimaan pembiayaan sebesar Rp53 miliar lebih, perkiraan pengeluaran pembiayaan Rp13 miliar dan pembiayaan neto sebesar Rp40 miliar lebih.

"Terkait dengan pendapatan dan belanja daerah berdasarkan hasil pembahasan yang telah menjadi kesepakatan bersama, maka pendapatan daerah tahun 2020 mengalami kenaikan dari sisi PAD. Semula diajukan sebesar Rp242 miliar lebih, naik menjadi sebesar Rp250 miliar," terangnya.

Sedangkan belaja daerah tahun 2020 tidak mengalami kenaikan, sehingga belanja daerah tetap sebesar Rp1,5 triliun lebih. Dengan naiknya pendapatan daerah, diharapkan bisa memberikan pemerataan pembangunan di daerah dan bermanfaat bagi masyarakat banyak.