Target PAD di tahun 2020 terlalu rendah, kata legislator Kotim

id dprd kotawaringin timur,dprd kotim,pad kotim 2020,target pad kotim 2020,Handoyo J Wibowo

Target PAD di tahun 2020 terlalu rendah, kata legislator Kotim

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Handoyo J Wibowo. (Foto Antara Kalteng/Untung Setiawan)

Sampit (ANTARA) - Legislator Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Handoyo J Wibowo menilai target pendapatan asli daerah sebesar Rp250 miliar untuk tahun 2020, seperti yang disampaikan pemerintah setempat, masih terlalu rendah dan perlu dilakukan perubahan.

"Seharusnya target PAD tahun anggaran 2020 nanti bisa lebih besar lagi dan paling tidak sebesar Rp300 miliar lebih, jika dilihat dari banyaknya potensi sumber pendapatan daerah," kata Handoyo di Sampit, Kamis.

Menurut dia, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur masih terlalu takut menargetkan perolehan PAD yang tinggi. Hal itu dapat di lihat dari pengajuan target PAD yang termuat dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementar (PPAS) tahun anggaran 2020.

Handoyo mengatakan dalam KUA PPAS tahun anggaran 2020 target PAD yang diajukan pemerintah daerah semula sebesar Rp242.407.566.000. Namun dalam proses pembahasan KUA PPAS naik menjadi sebesar Rp250 miliar atau mengalami kenaikan sebesar Rp7.592. 633. 925.

"Saya optimis, meski PAD kita di rahun anggaran 2020 nanti dibtarget sebesar Rp300 muliar atau lebih pasti bisa tercapai. Namum sayangnya hal itu tidak di lakukanpihak eksekutif," ucapnya.

Handoyo mengaku sangat menyayangkan target perolehan PAD pada 2020 nanti  relatif rendah, bahkan hanya naik sedikit dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya yang dinkisaran Rp230 miliar lebih.

Rendahnya target PAD pada tahun anggaran 2020 merupakan sebagai bukti jika pihak eksekutif tidak mau kerja keras untuk meningkatkan pendapatan daerah dan terlalu puas dengan hasil yang ada.

Kurang semangatnya sejumlah satuan kerja perangkat daerah pumungut sumber PAD diduga karena dipengaruhi oleh kinerja pimpinan, yakni bupati. Dimana masa jabatan bupati pada 2021 nanti akan berakhir, jadi semangat membangunnya mulai berkurang.

Baca juga: Pimpinan sementara DPRD Kotim segera bentuk alat kelengkapan dewan

"Kami harap SOPD untuk tidak ikut-ikutan lesu dalam bekerja membangunan daerah karena hal ini sudah menjadi tugas dan tanggungjawab aparatur sipil negara (ASN) selaku abdi negara dan sebagai pelayan masyarakat," tegas Handoyo.

Dia pun berharap Pemkab Kotim segera mengaktifkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang telah dibentuk agar ada tambahan pendapatan daerah. BUMD itu pun harus mampu menghasilkan dan menyumbang pendapatan untuk daerah karena banyak peluang usaha yang dapat di tangani di daerah. 
Wakil rakyat Kotim itu juga meminta kedepannya pemerintah daerah lebih memprioritaskan program pembangunan yang berasaskan pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

"Pembangunan hendaknya lebih mengutamakan pada aspirasi masyarakat bukan atas keinginan kepala daerah, satuan atau kepentingan kelompok karena hal itu akan menciderai masyarakat," demikian Handoyo.

Baca juga: Legislator muda diharapkan memberi semangat baru kinerja DPRD Kotim

Baca juga: 40 anggota DPRD Kotim periode 2019-2024 resmi bertugas