Pelabuhan Panglima Utar diusulkan jadi pusat ekspor-impor Kalteng

id kabupaten kotawaringin barat,kobar,pemkab kobar,pelabuhan panglima utar kumai,pelabuhan kumai,kepala pupr kobar

Plt Kepala Dinas PUPR Kobar Juni Gultom. (Foto istimewa)

Pangkalan Bun, Kobar (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, mengusulkan agar Pelabuhan Panglima Utar Kumai dijadikan sebagai pusat pelabuhan ekspor-impor provinsi ini, karena berpotensi serta mendukung aktivitas banyak perusahaan besar swasta di wilayah setempat.

Usulan itu telah disampaikan di rapat konsultasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 regional Kalimantan, kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kobar Juni Gultom saat dihubungi dari Pangkalan Bun, Rabu.

"Rapat konsultasi itu dilaksanakan di Balikpapan, Kalimantan Timur pada tanggal 19-20 Agustus 2019. Saya hadir mewakili Pemkab Kobar," beber dia.

Dikatakan, dalam pembahasan RPJMN Regional Kalimantan, kawasan industri di Tempenek yaitu Surya Borneo Indah menjadi satu dari sembilan kawasan industri baru yang ada di Pulau Borneo, dan Kabupaten Kobar kawasan pengembangan parawisata nasional.

Juni mengaku bahwa dalam rapat konsultasi itu juga disampaikan permintaan dukungan kepada Pemerintah Pusat, agar membantu membangun bandara baru di Sebuai dengan luas lahan mencapai 2500 hektar.

"Studi dan masterplan pun telah dilaksanakan Pemkab Kobar terkait rencana membangun bandara baru itu. Sekarang tinggal menunggu dukungan dari Pemerintah Pusat," kata Juni.

Baca juga: Bupati Kobar meminta calon kepala desa 2019 ciptakan pilkades juara

Untuk diketahui, rapat konsultasi RPJMN tahun 2020-2024 regional Kalimantan yang berlangsung di Balikpapan dipimpin lansung oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro, serta dihadiri lima Gubernur yang ada di Pulau Kalimantan.

Selain para gubernur, juga hadir bupati dan wali kota dari beberapa kabupaten/kota yang ada di pulau Kalimantan, para pelaku pembagunan, akademisi dan perwakilan perguruan tinggi.

Rapat bertujuan menghimpun masukan dan menyamakan persepsi dari segenap pelaku pembangunan, khusus untuk Kalimantan membahas dan menggali permasalahan yang menghambat pertumbuhan dan investasi, pengembangan antarwilayah untuk mengurangi kesenjangan, pengembangan infrastruktur yang mendukung ekonomi dan pelayanan dasar.

Kemudian peningkatan kualitas dan daya saing manusia, revolusi mental, isu bencana, perubahan iklim dan lingkungan hidup, stabilitas polhuhankam dan pelayanan publik. Serta pemindahan ibu kota negara yang merupakan bagian dari proyek besar RPJMN 2020-2024.

Baca juga: Anggota DPRD Kobar resmi dilantik, ini harapan Bupati

Baca juga: Pemkab Kobar berencana membuat regulasi pengambilan hasil laut

Pewarta :
Uploader : Admin 3
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar