DPRD Kotim minta pemerintah desa siapkan anggaran menangani stunting

Sampit (ANTARA) - Ketua sementara DPRD Kabupaten Kotawatingin Timur, Kalimantan Tengah, Rimbun meminta pemerintah desa di wilayah setempat menyiapkan anggaran untuk penanganan stunting pada anak-anak usia dini dari keluarga kurang mampu.

"Anggaran untuk penanganan stunting bisa menggunakan Dana Desa (DD). Dan hal itu dibenarkan karena hal itu untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat banyak," kata Rimbun di Sampit, Rabu.

Dikatakan, stunting adalah sebuah kondisi di mana tinggi badan seseorang jauh lebih pendek dibandingkan tinggi badan orang seusianya. Penyebab utama stunting adalah kekurangan gizi kronis sejak bayi dalam kandungan hingga masa awal anak lahir yang biasanya tampak setelah anak berusia 2 tahun.

Dia mengatakan pemerintah desa lebih mengerti dan tahu serta paham kondisi masyarakatnya, untuk itu diharapkan bisa turut membantu menangani stunting. Untuk itu, dana desa harus juga dimanfaatkan untuk menangani stunting.

"Penanganan stunting memang ada anggaran secara khusus dari pemerinrah pusat, dan daerah, namun tidak ada salahnya jika pemerintah desa juga turut membantu menangani stunting tersebut," kata Rimbun.

Masalah stunting hendaknya ditangani secara bersama-sama dan terkoordinir, agar tepat sasaran serta penderita stunting bisa lebih cepat mendapat penanganan. Untuk itu, pemkab perlu memetakan wilayah rawan yang banyak menderita stunting, demi mempermudah penanganan dan penyaluran bantuan.

Setiap bantuan yang akan disalurkan, baik itu yang berasal dari program pemerinraj pusat, maupun daerah hendaknya melibatkan pemerintah desa karena pihak desa lah yang lebih tahu.

"Kami juga minta kepada pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk lebih terbuka terkait data stunting, baik itu lokasi maupun jumlah penderita stunting," kata Rimbun.

Baca juga: Akhirnya harga rotan di Kotim tembus Rp3.000

Sementara itu, Asisten III pemerintah Kabupaten Kotawarinhin Timur, Imam Subekti mengatakan angka stunting di daerah tersebut masih sangat tinggi, bahkan diatas angka standar WHO.

"Jika mengacu pada angka standar pihak WHO harusnya 20 persen. Namun untuk Kotawaringin Timur saat ini mencapai 35-36 persen atau dari 10 masih ditemukan 3 hingga 4 anak yang stunting," terangnya.

Sebagian besar stunting di temukan di daerah pelosok atau wilayah utara Kabupaten Kotawaringin Timur. Dan itu terjadi karena kemiskinan dan minimnya pengetahuan para orang tua akan pentingnya pemenuhan gizi terhadap anak dan hidup sehat.

Pemkab Kotim akan berusaha keras mengatasi masalah stunting tersebut dengan menyediakan anggaran yang cukup melalui dinas teknis dan instansi terkait, sehingga pada tahun 2020 nanti angka stunting bisa ditekan.

Baca juga: Legislator Kotim dukung rencana pemkab manfaatkan lahan terbakar

Baca juga: Anggaran pilkades serentak Kotim kurang Rp3 miliar