Pengamat nilai karhutla harus 'dikeroyok' pemerintah daerah

id Pengamat nilai karhutla harus 'dikeroyok' pemerintah daerah,karhutla harus dikeroyok pemda

Pengamat nilai karhutla harus 'dikeroyok' pemerintah daerah

Pemadaman api kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan menggunakan water bombing di Pelalawan, Provinsi Riau, Minggu (11/8/2019). ANTARA/Dok. BNPB/am. (ANTARA/Dok. BNPB)

Palembang (ANTARA) - Pengamat Komunikasi Lingkungan dari UIN Raden Fatah Palembang Yenrizal Tarmizi mengatakan kebakaran hutan dan lahan di Sumsel harus 'dikeroyok' oleh pemerintah daerah sejak tahap pencegahan.

"Kondisi sekarang yang totalitas hanya upaya pemadaman kebakaran, seharusnya sejak awal semua upaya harus total dan yang paling depan itu pemerintah daerah," ujar Yenrizal kepada Antara di Palembang, Jumat.

Menurut dia kebakaran hutan dan lahan tahun ini di Sumsel nampak lebih parah dari 2018 saat penyelenggaraan Asian Games karena faktor cuaca memang cukup dominan, dampaknya terlihat luasan karhutla lebih luas dari tahun sebelumnya.

Baca juga: Menko Polhulkam nilai pemadaman karhutla di Kalteng sudah bagus

Faktor lainnya, kata dia, kurangnya antisipasi yang sistematis sejak awal dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan, termasuk tidak adanya fokus pembangunan berbasis pencegahan karhutla oleh pemerintah daerah.

"Misalnya, dinas pertanian setempat fokus bagaimana jangan sampai ada lahan tidur, dinas perhutanan fokus mencegah ilegal logging jika ada, kemudian dinas sosial juga mengakomodasi masyarakat di sekitar hutan agar jangan sampai membakar lahan, fokus yang seperti ini masih kurang," jelasnya.

Sejauh ini penanganan karhutla hanya sebatas upaya pemadaman yang dioptimalkan oleh para satgas seperti TNI, Polri, BNPB, dan manggala agni, sementara peran pemerintah daerah masih kurang.

Baca juga: Pemkab Kotim telusuri dugaan kebakaran lahan hutan tanaman industri

Selain itu , upaya pemadaman api juga cenderung tidak seimbang karena pasukan yang diturunkan terbatas, perlu penggunaan teknologi atau mesin secara maksimal terutama langkah penyekatan api.

"Untuk perusahaan mungkin punya mesinnya, tapi pemerintah daerah bagaimana? Seharusnya pemda juga punya mesin itu karena lahan terbakar masuk wilayahnya, pemda itulah yang mesti 'keroyokan' terhadap penanganan karhutla," tambah Yenrizal.

Sementara hingga saat ini kebakaran hutan dan lahan semakin meluas di Sumsel lebih dari 700 hektare di Kabupaten Muba, Ogan Ilir, dan Ogan Komering Ilir, bahkan api masih terus menjalar di Kabupaten Muba.

Baca juga: Pemkab Seruyan gelar shalat istisqa memohon diturunkannya hujan

Baca juga: Akibat lahan terbakar, kantor Dishub Palangka Raya hampir terbakar