Mahasiswa perlu jalan-jalan ke berbagai daerah cegah radikalisme

Palembang (ANTARA) - Mahasiswa diimbau memperbanyak dialog dan jalan-jalan ke berbagai daerah di Indonesia untuk mencegah paparan radikalisme serta menguatkan sikap bela negara.

Dirjen Pothan Kementerian Pertahanan RI Prof Bondan Tiara Sofyan di Palembang, Selasa, mengatakan dialog atau diskusi seputar kebangsaan akan memperkuat pemahaman Pancasila sebagai landasan negara.

"Mahasiswa juga perlu mengunjungi daerah-daerah lain, kenali saudara-saudara yang berbeda suku, bahasa dan agama, agar terbuka pemikiran saling memahami perbedaan serta semakin teguh dengan Pancasila,," ujar Prof. Bondan Tiara saat pembukaan Masa Pengenalan Kampus Universitas Muhamadiyah Palembang.

Menurut dia mahasiswa merupakan objek mayoritas yang rentan terpengaruh paham radikalisme, hal itu tentu berbahaya jika dibiarkan karena mahasiswa akan menjadi pemimpin Indonesia 10-20 tahun lagi.

Ia mengingatkan rektorat jika terdapat lima pintu masuk radikalisme di perguruan tinggi, yakni melalui kampus, dosen, beasiswa, organisasi kemahasiswaan, dan rumah ibadah.

"Saya harap kampus bisa memantau betul kegiatan-kegiatan mahasiswa, jangan sampai lengah," tegas Prof Bondan Tiara.

Namun upaya pencegahan radikalisme bukan artinya sentimen terhadap suatu agama, kata dia, sebab kampus yang rentan terpapar radikalisme justru kampus yang tidak berbasis keagamaan.

Ia berharap mahasiswa Indonesia fokus membangun jejaring selama perkuliahan, meningkatkan prestasi dan memperbanyak kegiatan sosial yang membawa dampak kesejahteraan masyarakat.

Sementara Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang, Dr Abid Djazuli, mengupayakan kampusnya terbebas dari paparan radikalisme yang mengancam Pancasila melalui pemantauan rutin.

"Perlu diketahui juga bahwa beberapa istilah yang kerap disebutkan aliran terlarang di Indonesia memang masuk ke bahan ajar mahasiswa, tapi tentu saja kami mengarahkan pemahaman itu ke arah penguatan kebangsaan berlandaskan Pancasila," jelas Dr Abid Djazuli.

Jika memang ditemukan oknum civitas akademika yang terpapar radikalisme, kata dia, maka pihaknya akan menyerahkan ke mekanisme hukum seandainya diperlukan pemecatan atau pemberhentian oknum tersebut.