Legislator ingatkan pembangunan di Kotim harus mengacu RPJMD

id DPRD Kotawaringin Timur,DPRD Kotim,RPJMD Kotim,Syahbana

Legislator ingatkan pembangunan di Kotim harus mengacu RPJMD

Pemkab Kotim harus menyusun dan melaksanakan program harus mengacu RPJMD, utamanya sektor pendidikan. (ANTARA/HO-Prokom Kotim)

Sampit (ANTARA) - Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Syahbana mengingatkan pemerintah setempat agar dalam melaksanakan program pembangunan, harus mengacu pada rencana pembangunan jangka menangah daerah (RPJMD) yang telah disepakati dan ditetapkan.

"Pemkab juga harus konsisten dalam melaksanakan program pembangunan yang prioritas. Program prioritas itu pun sudah tertuang di dokumen RPJMD," kata Syahbana di Sampit, Rabu.

Adapun program prioritas pembangunan yang telah termuat dalam RPJMD yakni sektor pendidikan, kesehatan dan pembangunan infrastruktur. Pemkab pun diminta lebih serius dan konsisten mengerjakannya, agar daerah dapat lebih maju lagi dan masyarakat dapat sejahtera.

"RPJMD merupakan acuan semua sehingga jika ada program diluar itu, dan tidak masuk dalam perencanaan. Artinya itu program siluman. Itu harus dihindari," kata Legislator Kotim itu.

Seperti halnya di beberapa wilayah di Kabupaten Kotim masih kekurangan tenaga kesehatan, bahkan di beberapa sekolah juga memerlukan tenaga pengajar, sehingga perlu mendapat penanganan serius dari pemkab.

Syahbana mengatakan jika program prioritas sudah jelas, yakni kesehatan pendidikan, infrastruktur, ketahanan pangan. Jadi pemerintah kabupaten harus fokus pada pokok permasalahan.

Baca juga: Pemkab Kotim diminta prioritaskan pemerataan pembangunan infrastruktur pendidikan

Program prioritas wajib dan harus diberikan anggaran yang ideal setiap tahunnya supaya pelaksanaan programnya bisa berjalan dengan baik.

"Tanpa adanya dukungan anggaran yang memadai masalah tidak akan pernah tertangani," kata Syahbana.

Dia menegaskan salah satu persoalan di Kotawaringin Timur saat ini yakni berkaitan dengan kemiskinan. Di mana kemiskinan ini berawal dari rendahnya sumber daya manusia (SDM) serta minimnya lapangan kerja yang bisa mereka tekuni.

Jika penanganan sektor pendidikan masih belum baik maka akan menjadi penghambat program pengentasan kemiskinan. Sebab, rantai kemiskinan tidak bisa terputuskan jika sektor prioritas itu masih diabaikan.

"Semua program itu pasti berkesinambungan. Itulah kenapa ada RPJMD. Jangan sampai RPJMD sudah dibuat, tapi tidak konsisten dilaksanakan pemkab. Harus jadi acuan dalam membuat program," demikian Syahbana.

Baca juga: DPRD ingin Kantor Kecamatan Baamang dipindah dan diperbesar

Baca juga: DPRD Kotim pertanyakan kepastian pengoperasian pasar eks Bioskop Mentaya