Jakarta (ANTARA) - Pengamat komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing menilai pernyataan Kapolri soal adanya perorangan atau kelompok di balik demo dan kerusuhan di Papua tentunya memiliki dasar dan pertimbangan sendiri untuk menjaga situasi kondusif di Papua.
"Kapolri tentunya tidak sembarangan menyebut adanya perorangan atau kelompok yang diduga berada di balik demo dan kerusuhan di Papua. Kapolri tentunya memiliki dasar dan informasi awal dari pesan yang disampaikannya," kata Emrus Sihombing ketika dihubungi melalui telepn selulernya, di Jakarta, Jumat.
Emrus mengatakan hal itu menjawab pertanyaan ANTARA, menanggapi pernyataan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, saat berkunjung ke Papua, Kamis (5/9), yang menyebut adanya pihak-pihak yang bermain di balik demo dan kerusuhan di Papua pada pekan lalu, yakni Benny Wenda, United Liberation Movement for West Papua ( ULMWP) dan Komite Nasional Papua Barat ( KNPB).
Baca juga: Kapolri ungkap siapa yang berada di balik demo anarkis Papua
Menurut dia, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian tidak akan sembarangan menyampaikan pesan adanya pihak-pihak yang terlibat pada demo di Papua. "Tentu ada informasi awal dan dasar pertimbangannya," katanya.
Sebagai pimpinan Polri, yang tugasnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, tentunya Tito memiliki berbagai pertimbangan untuk menyampaikan hal itu.
Doktor komunikasi politik lulusan Universitas Pajajaran Bandung ini menjelaskan, dalam ilmu komunikasi menyebutkan bahwa setiap perilaku politik, termasuk demo tidak pernah berdiri sendiri, tapi terkait dengan hal-hal lain dari perilaku politik itu sendiri, meskipun tidak kelihatan.
Baca juga: Warga Papua diajak belajar dari merdekanya Timor Leste
"Apa yang dikatakan Kapolri itu rasional. Masuk akal. Kita lihat saja prosesnya lebih lanjut," katanya.
Pada kesempatan tersebut, Emrus juga mengatakan, kebijakan pemerintah pusat sempat memblokir jaringan internet di Papua pada saat kejadian demo, itu untuk meredam banyaknya informasi hoak yang beredar di Papua melalui media sosial.
"Langkah pemerintah memblokir sementara jaringan internet sudah tepat, untuk meredam situasi, tapi tidak boleh diblokir seterusnya. Karena, saat ini sudah eranya komunikasi," katanya.
Emrus mengusulkan agar pemerintah pusat gencar menyampaikan komunikasi publik tentang ke-Indonesiaan di Papua, untuk menumbuhkan nasionalisme di masyarakat sekaligus mengalahkan informasi hoaks yang beredar di Papua.
Baca juga: Kemensos siapkan dana stimulan untuk korban konflik Papua
Baca juga: Permintaan maaf tersangka kasus Asrama Mahasiswa Papua
Baca juga: Veronica ditetapkan sebagai tersangka penyebar hoaks asrama mahasiswa Papua
Berita Terkait
Polri gali makam korban dugaan pembunuhan oleh oknum TNI di Sawahlunto
Rabu, 17 April 2024 13:49 Wib
Oknum sekolah jadikan pembelian seragam siswa sebagai bisnis bakal ditindak tegas
Selasa, 2 April 2024 20:24 Wib
Diduga mabuk, oknum polisi cemarkan Perjamuan Kudus di Kupang
Selasa, 2 April 2024 18:01 Wib
Oknum sopir Grab nekat aniaya penumpangnya hingga paksa minta uang Rp100 juta
Selasa, 2 April 2024 14:26 Wib
KPK segera tindaklanjuti aduan soal pemerasan oleh oknum jaksa
Sabtu, 30 Maret 2024 12:45 Wib
Oknum polisi penembak seorang warga Desa Bangkal didakwa pasal berlapis
Rabu, 27 Maret 2024 21:45 Wib
Oknum polisi tembak debt collector diproses hukum
Senin, 25 Maret 2024 20:09 Wib
Oknum guru di Cianjur cabuli belasan siswa
Kamis, 29 Februari 2024 17:45 Wib