Transaksi nontunai di daerah ini melonjak hingga 100 persen

id Transaksi nontunai, uang elektronik, bank indonesia

Transaksi nontunai di daerah ini melonjak hingga 100 persen

Ilustrasi cashless (HO/pixabay)

Palembang (ANTARA) - Transaksi nontunai di Sumatera Selatan melonjak hingga 100 persen sejak awal tahun 2019 karena ditopang semakin banyaknya jenis pembayaran melalui ponsel pintar yang ditawarkan ke masyarakat.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan Yunita Resmi Sari di Palembang, Minggu, mengatakan transaksi nontunai ini semakin digemari masyarakat seiring dengan membaiknya infrastruktur digital perbankan dan operator telepon seluler.

“Tahun ini bisa dikatakan sangat melejit jika dibandingkan tahun lalu, ya karena memang transaksi nontunai sudah menjadi pilihan masyarakat,” kata dia.

BI mencatat pada triwulan I-2019, nilai transaksi nontunai yang paling tinggi yakni pengisian ulang (top up) yang nilainya mencapai Rp103 miliar dengan 97.686 kali transaksi.

Setelah top up, jenis transaksi dengan nominal tertinggi lainnya pada pembayaran atas tagihan rutin bulanan seperti pembayaran PDAM, listrik, tagihan ponsel dan tagihan lainnya yang sifatnya dilakukan per bulan. Pada transaksi ini sudah mencapai Rp64,9 miliar dengan 138.057 kali transaksi.

Setelah itu, transfer pengguna ke akun pembayaran transaksi nontunai (person to account) dengan nilai transaksi mencapai Rp39 miliar.

Kemudian, transaksi nontunai misalnya tarik tunai, fasilitator registrasi pemegang, transfer person to person (transfer dari orang ke orang) dengan nilai transaksinya sekitar Rp5 miliar. “Ini hanya data triwulan I, tahun ini,” kata dia.

Sebagai pembandingnya, volume transaksi nontunai pada tahun 2017 mengalami kenaikan 38,09 persen, sementara pada triwulan I-2019 sudah menyentuh pertumbuhan 90,29 persen, sedangkan pertumbuhan nominalnya naik dari 75,2 persen menjadi 242,23 persen.

Yunita mengatakan meski nilai transaksi nontunai terus meningkat, tak berarti meniadakan transaksi tunai.

“Penggunaan uang tunai masih dibutuhkan, terutama di daerah dengan jangkauan layanan nontunai belum terpenuhi. Ini karena pertimbangan efisiensi juga,” kata dia.