DPRD Kotim desak pemerintah cabut izin perusahaan sawit tak berpartisipasi tangani karhutla

id Dprd kotim, legislatif, legislator, perusahaan sawit, sampit, muhammad arsyad, izin, karhutla, kebakaran hutan, kebakaran lahan, kabut asap

DPRD Kotim desak pemerintah cabut izin perusahaan sawit tak berpartisipasi tangani karhutla

Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Muhammad Arsyad (kiri) saat melakukan kunjungan kerja ke Posko Penanggulangan Karhutla. (ANTARA/Untung Setiawan)

Palangka Raya (ANTARA) - Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Muhamad Arsyad meminta kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, untuk memberikan sanksi tegas dengan mencabut izin perusahaan sawit yang tidak berpartisipasi menangani bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

"Kami sangat sepakat dengan ancaman gubernur yang akan mencabut izin perusahaan sawit tidak peduli dengan karhutla. Lebih-lebih jika terbukti di areal perkebunannya terjadi kebakaran," katanya di Sampit, Kamis.

Arsyad berharap, dengan tindakan dan sanksi tegas tersebut memberikan efek jera terhadap setiap perusahaan sawit yang menganggap remeh karhutla. Karhutla merupakan masalah bersama dan penanganannya juga harus dilakukan oleh semua pihak.

Perusahaan sawit hendaknya tidak hanya mencari keuntungan saja di daerah, namun juga wajib peduli dengan setiap permasalahan yang terjadi, seperti kejadian karhutla yang yang telah berlangsung beberapa bulan terakhir.

Dirinya mengaku prihatin dengan masih sangat rendahnya kepedulian perusahaan sawit yang ada di Kotawaringin Timur dalam menangani karhutla, meski pemerintah kabupaten secara resmi meminta bantuan penanganan karhutla.

"Kami dukung gubernur mencabut izin perusahaan sawit yang tidak turut menangani karhutla," ucapnya.

Arsyad juga mengapresiasi kepedulian kelompok masyarakat dan komunitas yang terjun langsung kelapangan turut memadamkan karhutla di berbagai wilayah.

Bahkan beberapa dari mereka tidak hanya turut memadamkan api, namun juga menyumbangkan sebagian rejekinya dengan menyediakan minuman dan makanan untuk tim satuan tugas pengendalian karhutla.

Penanganan karhutla menjadi tugas dan tanggung jawab bersama, tidak perlu saling menyalahkan dan mencari siapa salah atau pun siapa benar dalam kejadian itu. Namun yang dibutuhkan sekarang adalah bersama-sama turun kelapangan, agar karhutla tidak terus meluas.

Sementara itu, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotawaringin Timur Yephi Hartadi Perianto mengatakan, sampai saat ini tim satgas masih terus berupaya melakukan pemadaman, baik untuk kebakaran yang baru maupun penanganan lanjutan.

"Data yang kami terima hingga Kamis (19/9) di wilayah Kotawaringin Timur terpantau ada lebih dari 250 titik panas," jelasnya.

Tim satgas gabungan yang dibantu masyarakat dan satuan tugas organisasi pengakat daerah (SOPD) Kotawaringin Timur, sampai saat ini masih terfokus pada penanganan karhutla yang terjadi di wilayah Kota Sampit dan sekitarnya.

"Kami belum bisa memastikan kapan karhutla akan tertangani. Karhutla yang terjadi di Kotawaringin Timur pada umumnya karena unsur kesengajaan yang dilakukan oknum dengan mengupah seseorang untuk membakar," demikian Yephi.
 

Pewarta :
Uploader : Admin 4
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar