Penyaluran BPNT di Gumas masih terkendala jaringan komunikasi

id Penyaluran BPNT,Asisten I Setda Gunung Mas,Penyaluran BPNT di Gumas masih terkendala jaringan komunikasi

Penyaluran BPNT di Gumas masih terkendala jaringan komunikasi

Bupati Gunung Mas Jaya S Monong menyerahkan kartu BPNT kepada KPM di wilayah setempat, saat Launching BPNT di GPU Tampung Penyang, Rabu (2/10/2019). (ANTARA/Chandra)

Kuala Kurun (ANTARA) - Asisten I Setda Gunung Mas, Kalimantan Tengah Ambo Jabar mengatakan penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT) di wilayah setempat masih terkendala sinyal telekomunikasi.

“Tahun 2019 ini, keluarga penerima manfaat di Kabupaten Gunung Mas berjumlah 2.623 yang tersebar di seluruh kecamatan di wilayah ini,” ucap Ambo saat menyampaikan laporan pada Launching BPNT di Kuala Kurun, Rabu.

Dia mengatakan, BPNT disalurkan dalam bentuk non tunai dari pemerintah kepada KPM, melalui mekanisme uang elektronik dalam bentuk kartu, dan bekerjasama dengan bank penyalur dalam hal ini BRI.

BPNT yang diterima berupa kartu yang tertera nama KPM dan harus digesekkan melalui BRILink, untuk memperoleh beras atau telur. Besarnya Rp110 ribu per KMP setiap bulannya dan tidak bisa diambil tunai.

Dia menyebut, mengingat KPM menerima bantuan itu dalam bentuk kartu elektronik, maka diperlukan adanya jaringan telekomunikasi supaya KPM bisa mencairkan bantuan pangan atau telur yang akan diterima.

“Seperti kita ketahui bersama, belum semua wilayah di Kabupaten Gunung Mas telah tersedia jaringan komunikasi. Ini yang menjadi kendala dalam penyaluran BPNT di wilayah kita,” beber Ambo.

Pimpinan Cabang Pembantu BRI Kuala Kurun Wiwit Priyo menerangkan, saat ini sudah ada 18 BRILink yang tersedia di wilayah Kabupaten Gumas. Ke 18 BRILink itu tersebar di beberapa wilayah.

Keberadaan jaringan telekomunikasi sangat diperlukan agar BRILink dapat semakin banyak. Kedepan, pihaknya akan berupaya agar BRILink semakin bertambah, untuk memudahkan penyaluran BPNT.

Bupati Gumas Jaya S Monong mengatakan permasalahan ketersediaan jaringan telekomunikasi di wilayah setempat menjadi perhatian serius bagi dirinya dan Wakiil Bupati Gumas Efrensia LP Umbing.

Menurutnya, jika KPM harus mengeluarkan biaya transportasi yang lebih besar dari bantuan yang akan diterima, tentu itu hanya akan memberatkan. Akibatnya, dikhawatirkan bantuan menjadi tidak efektif.

“Jadi harus ada cara agar pencairan bantuan tidak memberatkan masyarakat. Terkait jaringan telekomunikasi, kami memiliki komitmen melakukan pembenahan infrastruktur jaringan telekomunikasi di daerah ini,” demikian Jaya.

Pewarta :
Uploader : Admin Kalteng
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar