Jakarta (ANTARA) - DPR RI periode 2014-2019 dinilai belum terbentuk sistem untuk menutup potensi korupsi di parlemen karena terbukti 23 anggotanya, termasuk dua pimpinannya terjerat praktik haram itu.
"Tantangan DPR baru harus dipastikan sistem kerja parlemen menutup rapat-rapat potensi korupsi," kata Peneliti Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (Puskapkum) Ferdian Andi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.
Pelantikan 575 anggota DPR Periode 2019-2024 pada 1 Oktober 2019 diharapkan menjadi titik awal untuk menghadirkan parlemen yang diharapkan oleh publik, yakni aspiratif, partisipatif, kolaboratif dan anti korupsi.
Dia memprediksi DPR periode 2019-2024 akan terbebani dengan peninggalan DPR periode 2014-2019. Berbagai polemik yang muncul di bidang legislasi oleh DPR 2014-2019 di penghujung periode akan membebani DPR baru.
Baca juga: Ini gaji per bulan anggota DPR RI yang baru dilantik
Apalagi, lanjut dia, ada mekanisme carry over, yakni RUU yang telah masuk pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) di periode sebelumnya dapat dilanjutkan di periode berikutnya.
Artinya, bola panas pembahasan sejumlah RUU tersebut bakal terjadi di DPR baru. Dengan demikian DPR baru harus belajar dari polemik yang timbul dari DPR periode sebelumnya.
Profil anggota DPR periode 2019-2024 yang didominasi oleh anggota DPR petahana sebanyak 298 orang (50,26 persen) serta jumlah fraksi yang tak jauh berbeda dengan DPR 2014-2024, minus Fraksi Hanura dan komposisi koalisi pemerintah yang cukup dominan, wajah DPR baru diprediksikan tak banyak alami perubahan dibanding DPR periode sebelumnya.
Kinerja parlemen di bidang legislasi yang tidak maksimal pada periode sebelumnya, yang hanya mampu mengesahkan 91 Undang-Undang menjadi catatan penting DPR dalam menjalankan fungsi legislasi.
Baca juga: Persiapan rumah dinas anggota DPR baru
"Meski kinerja di bidang legislasi oleh parlemen tidak bisa dilepaskan dari kinerja eksekutif di bidang legislasi," katanya.
Karena pembahasan UU harus dilakukan secara bersama-sama antara DPR dan pemerintah. Kerja legislasi DPR buruk, maka sama saja kerja legislasi pemerintah juga buruk.
Yang utama dari perbaikan parlemen tak lain dimulai dari reformasi di partai politik. "Selama partai politik belum mereformasi dirinya, jangan berharap banyak terhadap perubahan wajah parlemen," katanya.
Pekerjaan rumah di partai politik seperti soal pendanaan partai, sirkulasi kepemimpinan serta tata kelola partai yang modern harus segera dibereskan melalui perubahan AD/ART partai.
"Jika tidak, sulit untuk berharap DPR periode 2019-2024 berkinerja baik," kata dosen Fakultas Hukum (FH) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya itu.
Baca juga: Keinginan Yasona Laoly bertugas di Komisi III DPR
Baca juga: Inilah profil Puan Maharani, perempuan pertama pimpin DPR
Baca juga: Tradisi serba pertama trah politik Sukarno
Berita Terkait
Ini waktu terbaik mengonsumsi makanan penutup
Jumat, 29 Maret 2024 16:49 Wib
Galaxy Z Fold6 dibekali layar penutup yang lebih lebar berbentuk persegi
Rabu, 21 Februari 2024 11:31 Wib
Indonesia tumbang dari Jepang pada laga penutup Grup D Piala Asia
Rabu, 24 Januari 2024 21:17 Wib
Berikut 3 resep kue dalam mug yang nikmat untuk hidangan penutup instan
Selasa, 2 Januari 2024 16:15 Wib
Berikut resep hidangan penutup karamel tanpa telur yang wajib dicoba
Senin, 9 Oktober 2023 17:00 Wib
Ini dampak buruk tak menutup penutup toilet duduk
Rabu, 28 Desember 2022 17:35 Wib
Sean Gelael bersama WRT #31 juarai seri penutup WEC di Bahrain
Minggu, 13 November 2022 9:53 Wib
Rhustavito ukir kemenangan di partai penutup
Selasa, 10 Mei 2022 16:40 Wib