Pimpinan SOPD Kotim dilarang ke luar daerah karena alasan ini

id Pimpinan SOPD di Kotim dilarang ke luar daerah karena alasan ini,Bupati Kotim,Supian Hadi,Kotawaringin Timur,Kotim,Sampit

Pimpinan SOPD Kotim dilarang ke luar daerah karena alasan ini

Bupati Kotawaringin Timur, Kalteng, Supian Hadi. ANTARA/Untung Setiawan

Sampit (ANTARA) - Bupati Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah Supian Hadi melarang pimpinan satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) di kabupaten itu melakukan perjalanan dinas ke luar daerah menjelang dan selama pembahasan APBD murni 2020.

"Larangan ini saya berlakukan semata-mata hanya untuk memperlancar jalannya pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) murni 2020," katanya di Sampit, Rabu.

Untuk memastikan unsur pimpinan SOPD tidak melakukan perjalanan dinas saat proses pembahasan anggaran, dirinya akan mengecek langsung. Dia mengancan tidak akan menandatangani surat perjalanan dinas pimpinan SOPD tersebut.

Selama pembahasan seluruh pimpinan SOPD harus berada di tempat dan wajib hadir saat pembahasan anggaran. Pembahasan anggaran sangat penting sehingga harus dihadiri oleh pihak yang dapat mengambil kebijakan, yakni pimpinan.

Supian Hadi berharap, pembahasan APBD murni Kotawaringin Timur 2020 nantinya dapat selesai lebih cepat dan tepat waktu, yakni sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku paling lambat pada akhir 30 November 2019.

Semua pihak, khususnya kepala satuan organisasi perangkat daerah wajib hadir dalam pembahasan anggaran tersebut agar tidak terjadi penundaan akibat tidak adanya pengambil kebijakan.

"Saya harap pembahasan APBD murni 2020 nanti tetap berpedoman dan mengacu pada kesepakatan yang telah dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)," ucapnya.

Sementara itu, APBD murni 2020 Kotawaringin Timur diasumsikan sebesar Rp1.585.701.435.375. Rangcangan APBD 2020 tersebut masih belum termasuk atau memperhitungkan alokasi pendapatan yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) dan lainnya yang bersumber dari APBN.

Supian juga optimis jika pada akhirnya nanti dana yang bersumber dari APBN tersebut telah keluar maka diperkirakan APBD 2020 Kotawaringin Timur akan mencapai Rp2 triliun lebih.

Adapun struktur APBD 2020 nanti adalah, untuk pendapatan sebesar Rp1.544.793.869.300 yang terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar Rp250 miliar. Dana perimbangan sebesar Rp983 miliar lebih, dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp311 miliar lebih.

Sedangkan untuk belanja sebesar Rp1.585.701.435.375 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp926 miliar lebih, belanja langsung Rp659 miliar lebih. Defisit diperkirakan sebesar Rp40 miliar lebih atau 2,65 persen.

Kemudian untuk perkiraan penerimaan pembiayaan sebesar Rp53 miliar lebih, perkiraan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp13 miliar dan pembiayaan neto sebesar Rp40 miliar.

Dikatakannya, sesuai dengan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2020 akan tetap konsisten pada sembilan prioritas pembangunan yakni, infrastruktur, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.

Selanjutnya pemerintah juga akan memprioritaskan pembangunan ketahanan pangan, penguatan pemerintahan desa, pemberdayaan ekonomi, pelestarian lingkungan hidup, penanggulangan bencana, pariwisata dan pelestarian budaya.

Pewarta :
Uploader : Admin 2
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar