Pelebaran jalan di Sampit perlu dukungan masyarakat

Sampit (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah meminta dukungan masyarakat terhadap pelebaran Jalan Tjilik Riwut Sampit yang saat ini sedang berlangsung karena tujuannya untuk kepentingan bersama.

"Pelebaran Jalan Tjilik Riwut akan dilakukan sampai bundaran kantor bupati. Itu wajah kota. Jadi, orang yang masuk atau keluar dari bandara akan melewati jalan itu. Nanti pintu masuk bandara juga akan diubah menjadi menghadap Jalan Tjilik Riwut," kata Sekretaris Daerah Kotawaringin Timur Halikinnor di Sampit, Jumat.

Pelebaran jalan dilaksanakan pada jalan sepanjang 3.514 meter yakni dari Bundaran Semekto sampai Simpang 4 Tjilik Riwut - Hasan Mansur. Kegiatan yang dikerjakan pada 1 November 2018  hingga 28 Mei 2020 dengan nilai kontrak Rp71.906.500.000.  

Jalan diperlebar agar arus lalu lintas di pintu masuk kota dan jalur padat itu menjadi lebih lancar. Selain itu, pelebaran jalan juga untuk penataan agar kawasan itu bisa ditata menjadi lebih cantik dan memberi kesan keindahan bagi siapapun yang melintas.

Jalan Tjilik Riwut menjadi etalase atau gambaran wajah Kota Sampit ketika orang masuk ke kota ini. Untuk itulah pemerintah daerah memperbaiki dan mempercantik jalan tersebut.

Pelebaran jalan ini menimbulkan konsekuensi harus dibongkarnya jika ada bangunan atau pagar warga yang terkena pelebaran jalan. Namun sesuai aturan, memang tidak diperkenankan ada bangunan permanen kawasan yang masuk dalam daerah milik jalan atau damija.

"Kalau kita berbicara aturan maka tidak ada ganti rugi. Kenapa membangun pada wilayah damija? Tapi kita tidak menapikan bahwa jika itu ada bangunan milik masyarakat. Jadi nanti mungkin ada semacam tali asih, tapi bukan ganti rugi," kata Halikinnor.

Halikinnor berharap pelaksanaan proyek yang dibiayai dengan sistem multi years atau tahun jamak itu berjalan lancar. Dukungan masyarakat sangat penting agar semuanya berjalan sesuai harapan.

Rencananya pelebaran akan dilanjutkan pada 2021 hingga ke bundaran kantor Bupati Kotawaringin Timur. Pemerintah daerah akan mendata bangunan yang kemungkinan terkena pelebaran jalan dan menghitung perkiraan dana yang dibutuhkan untuk pemberian tali asih.

"Tahun 2020 kita masih kesulitan anggaran karena harus menyelesaikan proyek multi years yang tersisa serta membiayai pelaksanaan pilkada yang cukup besar menyerap anggaran. Kemungkinan 2021 baru dilanjutkan pelebaran jalan dengan pembiayaan reguler menyesuaikan kemampuan keuangan," demikian Halikinnor.