Jakarta (ANTARA) - WhatsApp menuntut perusahaan pengawas Israel NSO Group karena mencurigai firma tersebut membantu pemerintah memata-matai 1.400 perangkat milik 1.400 pengguna aplikasi perpesanan tersebut di empat benua.
WhatsApp, seperti diberitakan Reuters, memasukkan berkas tuntutan ke pengadilan federal di San Francisco, Amerika Serikat, mereka menuduh NSO membantu pemerintah meretas perangkat di 20 negara. Saat ini baru Meksiko, Bahrain dan Uni Emirat Arab yang teridentifikasi peretasan tersebut.
Baca juga: WhatsApp Business segera bawa fitur katalog ke Indonesia
Peretasan tersebut menargetkan 100 masyarakat sipil, termasuk diantaranya diplomat, opisisi politik, pejabat senior pemerintahan hingga jurnalis.
Serangan tersebut menyalahgunakan sistem panggilan video WhatsApp untuk mengirim malware ke sejumlah perangkat. Malware tersebut dapat digunakan oleh klien NSO, diantaranya pemerintah dan lembaga intelijen, untuk memata-matai ponsel pengguna dan melihat aktivitas.
NSO dalam keterangan tertulis membantah tuduhan tersebut.
Baca juga: Fitur baru dari WhatsApp untuk pengguna iPhone
"Dalam pernyataan sekuat mungkin, kami membantah tuduhan tersebut dan akan melawan dengan keras," kata NSO.
NSO menyatakan mereka menyediakan teknologi kepada lembaga intelijen pemerintah dan penegah hukum berlisensi untuk "memerangi terorisme dan tindak kriminal serius".
WhatsApp, yang digunakan sekitar 1,5 miliar pengguna di seluruh dunia, disebut-sebut memiliki keamanan yang paling tinggi, salah satunya pesan dienkripsi end-to-end agar tidak bisa dilihat oleh pihak ketiga maupun WhatsApp sendiri.
Baca juga: Mulai Februari 2020, iOS dan Android lama tak bisa pakai WhatsApp
Baca juga: WhatsApp kembangkan fitur pesan temporer
Baca juga: Telegram dan penggunanya mencibir WhatsApp terkait berbagi file
Berita Terkait
Bawaslu Kalteng tak temukan ada media berpihak ke salah satu peserta Pemilu 2024
Kamis, 7 Maret 2024 19:11 Wib
Bawaslu Gunung Mas tangani satu kasus dugaan pelanggaran netralitas ASN
Rabu, 28 Februari 2024 15:31 Wib
Loka POM temukan 10.624 pcs kosmetik tanpa izin edar di Kobar
Selasa, 27 Februari 2024 16:32 Wib
Pemkab Bartim beri jaminan perlindungan bagi penyelenggara dan pengawas pemilu
Senin, 26 Februari 2024 22:31 Wib
Pengawas sekolah di Kapuas diminta tingkatkan pendampingan
Rabu, 21 Februari 2024 16:35 Wib
Usai serahkan laporan ke Panwascam, Pengawas TPS di Tanimbar bunuh diri
Selasa, 20 Februari 2024 15:33 Wib
Bawaslu Kotim bersihkan APK di masa tenang
Senin, 12 Februari 2024 17:57 Wib
Bawaslu Kotim gelar apel siaga pengawasan masa tenang dan pungut hitung
Minggu, 11 Februari 2024 20:03 Wib