Gubernur singgung masalah perjalanan dinas di lingkup Pemprov Kalteng

Palangka Raya (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran menyinggung beberapa hal saat rapat koordinasi seluruh pejabat pimpinan tinggi di lingkup pemerintah provinsi, salah satunya tentang intensitas perjalanan dinas yang dilakukan organisasi perangkat daerah (OPD).

"Perjalanan dinas itu harus dikurangi dan dilakukan secara efektif dan efisien. Hal ini harus diterapkan pada tahun anggaran 2020 mendatang," katanya di Palangka Raya, Kamis.

Setiap OPD di lingkup pemprov harus selektif saat melakukan perjalanan dinas dalam dan luar daerah, sehingga tidak terjadi pemborosan anggaran. Termasuk jumlah aparatur yang melakukan perjalanan dinas, jangan sampai terlalu banyak atau rombongan.

Sugianto juga mengingatkan, agar tidak ada satu pun OPD yang berani membuat laporan perjalanan dinas fiktif. Jika pihaknya sampai menemui pelanggaran tersebut maupun lainnya, maka akan ada sanksi tegas yang diberikan.

Lebih lanjut ia juga meminta agar masing-masing kepala OPD harus bisa mengatur jajaran staf maupun pejabat dibawahnya. Bukan malah sebaliknya, kepala OPD yang diatur oleh bawahannya sehingga menyebabkan kinerja tak maksimal.

"Kepala OPD harus bisa bertindak selayaknya seorang pemimpin, agar kinerja dari organisasi yang dipimpinnya bisa memberikan hasil yang maksimal," tegasnya.

Sekretaris Daerah Kalteng Fahrizal Fitri menjelaskan, usai mendapat arahan dari gubernur, pihaknya bersama seluruh kepala OPD lingkup pemprov melanjutkan rapat pembahasan tentang penyusunan RAPBD tahun 2020.

"Beliau meminta dalam penyusunan anggaran harus fokus kepada upaya mewujudkan visi misi yang diusung pemprov saat ini ," tuturnya kepada ANTARA.

Masing-masing OPD dituntut bisa melaksanakan program dan kegiatan sesuai visi dan misi yang ada saat ini, sebagai pembuktian terhadap janji-janji pembangunan yang dimiliki gubernur.

Ia juga kembali menekankan apa yang disinggung oleh gubernur, yakni tentang intensitas perjalanan dinas maupun pengadaan-pengadaan yang tidak prioritas agar bisa dikurangi.

"Sampai saat ini belum ada ditemukan perjalanan dinas fiktif, jadi dalam hal itu gubernur lebih kepada mengingatkan jajaran OPD agar tidak melakukannya," terang Fahrizal.