Warga mengadu ke legislator Kotim keluhkan perusahaan minim realisasi CSR

Sampit (ANTARA) - Masyarakat Desa Telaga Baru Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah mengeluhkan minimnya perhatian perusahaan yang beroperasi di desa mereka padahal perusahaan wajib menjalankan program CSR (corporate social responsibility) atau tanggung jawab sosial perusahaan.

"Warga mengeluhkan karena banyak perusahaan di kawasan itu, namun perhatiannya terhadap desa sangat kecil. Makanya warga mempertanyakan mana realisasi CSR perusahaan-perusahaan tersebut," kata anggota Komisi III DPRD Kotawaringin Timur Riskon Fabiansyah di Sampit, Selasa.

Keluhan terkait minimnya realisasi CSR perusahaan disampaikan masyarakat kepada Riskon saat dia melaksanakan reses perorangan di daerah pemilihan 1 yakni Kecamatan Mentawa Baru Ketapang yang merupakan daerah pemilihannya, Senin (11/11/2019).

Saat reses di Desa Telaga Baru, warga mengeluh bahwa cukup banyak perusahaan beroperasi di desa yang wilayahnya berada di bantaran Sungai Mentaya. Sebagian perusahaan itu mengelola pergudangan dan beberapa pelabuhan atau terminal khusus.

Warga merasa perusahaan yang beroperasi di desa mereka kurang memperhatikan kebutuhan di desa itu. Padahal, angkutan perusahaan hilir mudik menggunakan jalan umum di desa tersebut.

Kondisi jalan dan sektor pendidikan di desa itu belum diperhatikan pihak perusahaan. Seharusnya, perusahaan bisa membantu dengan menjalankan program CSR yang merupakan program wajib dilaksanakan setiap perusahaan yang biayanya disisihkan dari sebagian kecil keuntungan yang didapat perusahaan.

Baca juga: Ferry Khaidir disambut hangat di Gerindra Kotim

Baca juga: Begini reaksi wisatawan asing menyaksikan 'Mampakanan Sahur dan Mamapas Lewu'

Masyarakat meminta pemerintah daerah memanggil dan memeriksa perusahaan untuk mengetahui program CSR apa saja yang sudah dilakukan. Hal itu penting untuk membuktikan apakah perusahaan tersebut telah menjalankan kewajibannya dengan baik atau tidak.

Menyikapi masalah tersebut, Riskon berjanji akan menyampaikan masalah itu saat rapat gabungan dengan pemerintah kabupaten. Dia berharap akan ada komunikasi dengan pihak perusahaan sehingga ditemukan solusi dengan kesediaan perusahaan memenuhi harapan masyarakat.

DPRD Kotawaringin Timur juga akan mengevaluasi pelaksanaan program CSR oleh perusahaan. Harapannya, setiap perusahaan dengan kesadaran sendiri mau menjalankan program CSR sesuai aturan karena peduli terhadap kemajuan daerah dan berupaya membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Saya setuju dengan permintaan masyarakat agar ada transparansi mengenai besaran CSR yang dikeluarkan perusahaan yang berinvestasi di daerah ini. Ini agar ada asas saling menguntungkan baik di pihak perusahaan yang berinvestasi maupun kepada masyarakat yang ada di sekitar wilayah tempat perusahaan berinvestasi," demikian Riskon Fabiansyah.

Baca juga: PBB-P2 dioptimalkan dongkrak PAD Kotim