Dinas Pendidikan Barito Selatan diminta perhatikan pemerataan sebaran guru

Buntok (ANTARA) - DPRD Barito Selatan Kalimantan Tengah meminta Dinas Pendidikan kabupaten setempat untuk memperhatikan pemerataan sebaran guru yang ada di daerah ini agar kualitas pendidikan juga lebih merata.

"Karena, pada satu sisi disuatu desa ada yang mengalami kekurangan tenaga guru, sementara jumlah guru di kota Buntok, dan sekitarnya berlebihan," kata Ketua DPRD Barito Selatan HM Farid Yusran saat memimpin rapat pembahasan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Barito Selatan, di Buntok, Selasa.

Farid mengatakan, saat ini sebaran guru yang ada di daerah itu tidak merata. Banyak sekolah di kawasan pelosok kekurangan guru, sementara kebanyakan guru malah menumpuk di wilayah perkotaan.

Untuk itu politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Barito Selatan itu meminta Dinas Pendidikan memperhatikan sebaran guru di daerah ini supaya merata. Dinas Pendidikan harus tegas dalam penempatan dan pengaturan mutasi guru.

"Hal tersebut agar anak didik kita yang berada di wilayah perdesaan di Barito Selatan ini bisa mendapatkan pendidikan yang bagus," harap Farid Yusran.

Dia juga meminta kepada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan melalui instansi terkait agar melaporkan guru-guru yang mutasi dari jabatan fungsional ke struktural kepada pihak Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi.

"Hal ini penting dilakukan supaya data jumlah guru yang ada di daerah ini tetap valid, sebab data jumlah guru yang ada saat ini tidak valid," kata Farid Yusran.

Barito Selatan masih kekurangan tenaga guru, sedangkan pihak Kementerian PAN RB mengatakan jumlah guru di daerah ini berlebihan. Hal itu diduga akibat tidak validnya data sebaran guru.

Selain itu dia juga menyampaikan, pihaknya pada sedang melaksanakan rapat pembahasan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) antara Komisi III DPRD Barito Selatan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan kemudian dilanjutkan dengan komisi II.

"Pembahasan berjalan secara normatif dan banyak aspirasi-aspirasi yang kami sampaikan dipertimbangkan, dan memang banyak yang menjadi kebutuhan masyarakat, tapi dananya terbatas, karena banyak tersedot ke proyek multiyears," demikian Farid Yusran.