Warga keberatan surat Muhammadiyah larang keluarkan SKT di Jalan Tabatkalsa

id Palangka raya,PW Muhammadiyah Kalteng,Jalan Tabatkalsa,Muhammadiyah,Advokat Yetro Hendrik,lahan Persyarikatan Muhammadiyah

Warga keberatan surat Muhammadiyah larang keluarkan SKT di Jalan Tabatkalsa

Advokat Yetro Hendrik (kiri) dan Rusli Kliwon saat mengelar konferensi pers di Palangka Raya, Kamis (11/14/19). (ANTARA/Rendhik Andika).

Pihak warga yang memperkarakan lahan Persyarikatan Muhammadiyah juga meragukan letak tanah Landerform tersebut.
Palangka Raya (ANTARA) - Sejumlah warga mengaku keberatan terkait surat Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah yang memohon untuk tidak mengeluarkan surat keterangan tanah (SKT) di jalan Tabatkalsa Palangka Raya, yang mana sebelumnya sempat diberitakan media di Kalimantan Tengah.

"Dengan ini kami sampaikan keberatan atas adanya surat dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 146/K/11.0/2019 perihal tidak mengeluarkan SKT di lahan Persyarikatan Muhammadiyah," kata Advokat Rusli Kliwon saat didampingi rekannya Yetro Hendrik di Palangka Raya, Kamis.

Dia mengatakan dirinya bersama sejumlah pengacara di kantor Advokat, telah diberikan kuasa oleh empat warga untuk mengurus semua kepentingan hukum terkait lahan bermasalah tersebut.

Menurut dia, empat warga yang menjadi kliennya itu telah lama menggarap lahan tersebut dan mereka masing-masing memiliki surat pernyataan tanah. Empat warga itu yakni Sasmita, Alim Ferry Sanjaya, Yosiana Debora dan Supri.

Saat ini, pihaknya juga telah mengajukan surat keberatan atas adanya surat dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah tertanggal 23 Juni 2019. Dia menerangkan, surat keberatan itu bernomor 55/Adv-TH/BH/XI/2019 dan ditujukan kepada Lurah Kalampangan dan Lurah Sabangau.

Inti surat keberatan yang dilayangkan tersebut yakni, bahwa surat PW Muhammadiyah yang menyatakan memiliki tanah di lokasi yang terindikasi masuk dalam tanah masih disengetakan itu tidak berdasar.

Selanjutnya bahwa hak tanah Muhammadiyah Kalteng yang diperoleh dari wakaf, kemudian mendasari atas Kepmendagri tentang penegasan tanah sebagai objek Landerform tertanggal 27 Juni 1988 diragukan kebenarannya.

Pihak warga yang memperkarakan lahan Persyarikatan Muhammadiyah juga meragukan letak tanah Landerform tersebut.

Berdasar alasan tersebut, pihaknya berharap Lurah Kalampangan dan Lurah Sabaru dapat mengklarifikasi dan mempertemukan pihak terkait dengan permasalahan itu.

Sementara itu, Ketua Majelis Wakaf dan Kehartabendaaan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah, Andi Wirahadi Kusuma mengatakan pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu surat keberatan yang disampaikan tersebut.

"Kami bersama tim akan rapat dan mempelajari poin-poin keberatan yang disampaikan tersebut. Tentu kami akan berhati-hati dalam setiap tindakan dan sebelum itu akan kami lakukan kajian-kajian mendalam sebelum menentukan langkah selanjutnya," katanya.

Pewarta :
Uploader : Ronny
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar