Sampit (ANTARA) - Anggota Fraksi Golkar Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah Muhammad Arsyad mengapresiasi penggunaan dana desa yang menurutnya menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan infrastruktur di kawasan pelosok.
"Saya lihat infrastruktur di desa-desa sudah banyak terbantu melalui program ADD (alokasi dana desa) dan DD (dana desa). Ini sudah cukup baik dan harus terus ditingkatkan. Tapi untuk infrastruktur berskala besar seperti jalan utama, itu perlu dibantu kabupaten," kata Arsyad di Sampit, Minggu.
Saat melakukan reses perorangan ke daerah pemilihannya di daerah pemilihan 4 yang meliputi Kecamatan Cempaga, Cempaga Hulu, Kota Besi dan Telawang pada pekan lalu, Arsyad memantau sejumlah desa dan berdialog dengan masyarakat setempat.
Hasil pantauan, kata Arsyad, terlihat peningkatan infrastruktur, khususnya jalan-jalan kecil di desa. Ada di dilakukan pelebaran dan penimbunan, ada pula yang dilakukan semenisasi atau cor beton.
Perencanaannya dilakukan secara transparan dan dibahas melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa sehingga benar-benar sesuai harapan masyarakat. Anggota Komisi II ini mengaku pernah diundang menghadiri rapat tersebut di sejumlah desa sehingga dia menyaksikan sendiri bagaimana urun rembug masyarakat desa merencanakan pembangunan infrastruktur desa tersebut.
Pengerjaannya juga dilakukan sistem swakelola sehingga membawa manfaat besar melalui pemberdayaan warga desa. Siapa yang dipercaya menjadi pelaksana kegiatan telah disepakati bersama dalam rapat.
"Dari sisi manfaat, program ini mulai kelihatan. Secara bertahap keinginan masyarakat bisa terpenuhi. Tapi tetap saja kami mengingatkan, pelaksanaan program harus selalu berpegang pada aturan agar tidak sampai melanggar hukum dan menimbulkan konsekuensi hukum," ujar Arsyad.
Baca juga: Legislator Kotim dukung pemekaran RT permudah pelayanan masyarakat
Arsyad juga mendorong pemerintah desa meningkatkan program ekonomi kerakyatan. Dana desa bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang menunjang ekonomi produktif mendorong perekonomian masyarakat.
Sementara itu, berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur, tahun 2019 ini pemerintah mengalokasikan anggaran Rp252.192.374.800 untuk 168 desa yang tersebar di 17 kecamatan. Anggaran itu terdiri dari dana desa (DD) dari pemerintah pusat Rp153.823.619.000 dan alokasi dana desa (ADD) dari pemerintah kabupaten Rp98.368.755.800.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur juga mengalokasikan anggaran Rp9.984.412.375 untuk dana kelurahan yang diberikan kepada 17 kelurahan yang ada di kabupaten ini.
