Sampit (ANTARA) - Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah mengajak semua pihak untuk meluruskan niat untuk tidak mencari keuntungan pribadi dalam pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) setempat karena akan merugikan masyarakat.
"APBD bukanlah diperuntukkan untuk sekelompok orang saja atau bahkan untuk orang-orang besar dan jadi ajang perebutan "biskuit" bagi pejabat dan pengusaha, melainkan harus dikonsep secara visioner untuk mengubah keadaan yang masih buruk menjadi lebih baik secara berkesinambungan dari waktu ke waktu," kata juru bicara Fraksi Demokrat DPRD Kotawaringin Timur Parningotan Lumban Gaol saat rapat paripurna di Sampit, Senin.
Fraksi Demokrat dengan lantang berbicara tentang pembahasan RAPBD. Fraksi ini mewanti-wanti agar pembahasan RAPBD selalu mengedepankan kepentingan masyarakat. Setiap rupiah yang dikeluarkan harus berorientasi pada pembangunan dan kepentingan masyarakat.
Pemerintah kabupaten diingatkan untuk tidak hanya menjalankan program ego sektoral yang ingin dikenal luas dengan membangun monumen atau bangunan pencakar langit. Pembangunan harus berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Lumban Gaol menilai, pembahasan RAPBD sering menjadi ajang pertarungan kekuatan antara eksekutif dan legislatif. Terkadang perdebatan yang terjadi tidak lagi berdasarkan pada esensinya, tetapi mulai mengarah kepada konflik kepentingan yang berorientasi pada keuntungan pribadi dan kelompok.
Perdebatan pembahasan itu dinilai sangat baik manakala didasarkan atas kepentingan dan kebutuhan rakyat luas. Dengan begitu, hasilnya benar-benar tertuju pada asas pemerataan dan juga peningkatan ekonomi kerakyatan yang dicita-citakan bersama sesuai dengan slogan bupati yaitu bekerja cepat untuk Kotawaringin Timur maju.
Ditegaskannya, kemajuan yang dimaksud bukan sekadar membuat monumen-monumen besar atau bangunan-bangunan megah. Semua itu bisa menjadi tidak berarti ketika tidak selaras dengan ekonomi masyarakat bawah yang terabaikan.
Baca juga: Penyediaan sarana air bersih perdesaan Kotim diharapkan jadi prioritas
"Ketika masyarakat miskin tidak diperhatikan lagi kebutuhan dasarnya dan tidak dilihat lagi ketika hak-hak yang seharusnya diperuntukkan bagi mereka yang justru mereka tidak bisa lagi mendapatkannya maka ini sangat bertolak belakang,"
RAPBD juga seharusnya mengakomodir dengan baik apa yang menjadi pokok pikiran setiap anggota DPRD. Hal itu disampaikan agar bisa dipastikan asas pemerataan pembangunan yang tertuang dalam hasil serapan aspirasi masyarakat yaitu melalui kegiatan reses DPRD yang merupakan salah satu kegiatan wajib yang harus dilaksanakan oleh DPRD di daerah pemilihannya masing-masing.
"Menjadi suatu keanehan jika seorang anggota DPRD melakukan reses dan menyerap aspirasi, namun sulit terakomodir dalam APBD. Hal inilah yang terus kami dorong agar sama-sama melaksanakan fungsi-fungsi yang saling mendukung satu sama lain demi tercapainya tujuan daerah menjadi Kotawaringin Timur maju," sambung Lumban Gaol.
Baca juga: DPRD Kotim minta pemkab terbuka bahas penyebab defisit
Fraksi Demokrat berharap penyusunan RAPBD mempertajam program-program yang membawa dampak nyata terhadap masyarakat miskin. Saat ini masih banyak keluhan masyarakat miskin yang terlewatkan dengan begitu saja tanpa pernah merasakan langsung dari manfaat APBD yang dibahas setiap tahunnya.
"Pemerintah daerah diminta membuktikan kinerja secara nyata dan transparan. Pemerintah daerah harus sungguh-sungguh menjaga output dari APBD dan dana yang bersumber dari APBN agar terlaksana dengan baik serta transparan demi terjaganya kestabilan daerah dan meningkatnya ekonomi kerakyatan," demikian Lumban Gaol.
Baca juga: Fraksi PDIP apresiasi capaian kinerja Bupati Kotim
