PT Pertamina patuhi hukum sikapi polemik jalan eks pertamina di Bartim

id Kalimantan Tengah, Kalteng, jalan eks pertamina di Bartim, Barito Timur, Bartim

PT Pertamina patuhi hukum sikapi polemik jalan eks pertamina di Bartim

Kepala Operasional PT Patra Jasa anak perusahaan PT Pertamina (Persero) I Made Wirya. (ANTARA/HO)

Tamiang Layang (ANTARA) - Kepala Operasional PT Patra Jasa yang merupakan anak perusahaan PT Pertamina (Persero) I Made Wirya memastikan, pihaknya dalam melaksanakan kegiatan pengembangan bisnis di Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, tetap mengedepankan dan memakai langkah-langkah hukum.

"Tidak suka-sukanya (PT Pertamina) sendiri melakukan tindakan apa-apa yang terkait aset yang ada dalam buku perusahaan. PT Pertamina tetap memakai langkah-langkah hukum," kata I Made melalui pesan singkat saat dihubungi dari Tamiang Layang, Jumat.

Menurut pria yang akrab disapa Made itu, jalan sepanjang 60 kilometer di Kabupaten Barito Timur tercatat sebagai aset perusahaan, dalam hal ini PT Pertamina (Persero). Sebelum melaksanakan kegiatan, terlebih dahulu PT Pertamina berkordinasi dan memegang legal opinion dari Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Agung RI.

Dia mengatakan, secara garis besar, PT Pertamina selaku Badan Usaha Milik Negata ingin tertib hukum. Semua pihak boleh berpendapat terkait jalan yang dikenal masyarakat dengan sebutan jalan eks pertamina itu.

"Walaupun demikian, ada ruang untuk pembuktian melalui jalur hukum yang sudah diamanatkan dan diatur melalui Undang Undang," kata I Made.

Baca juga: Pemberian hak pakai jalan kepada PT Pertamina harus dibatalkan

Terkait pendapat salah satu pengamat hukum di Indonesia Hendry Yosodiningrat, Made menyatakan pendapat tersebut sah-sah saja.

"Kita juga sudah pegang legal opinion dari JPN. Bukan kapasitas kita untuk berdebat sama mereka. Namanya pendapat bebas saja dan dalam Undang Undang Dasar 1945 mengatur untuk itu," tegasnya.

Made berharap dilakukan langkah hukum untuk pembuktian yang sesuai jalur dan koridor hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, agar ada kepastian hukum.

"Pembuktian kan ada jalurnya. Silahkan ambil sesuai koridor hukum yang berlaku di negara ini," demikian Made.

Baca juga: Gubernur Kalteng bakal temui Erick Thohir terkait permasalahan jalan eks Pertamina

Baca juga: Bekerjasama dengan masyarakat, PT SEM terus dicintai masyarakat Bartim

Pewarta :
Uploader : Admin 3
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar