Palangka Raya (ANTARA) - Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Sri Suwanto meminta penggelolaan perhutanan sosial semakin profesional sehingga maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Kami minta masyarakat terdekat di kawasan hutan baik kelompok maupun perseorangan dapat ikut mengelola perhutanan sosial secara profesional. Dengan begitu peningkatan kesejahteraan semakin dirasakan masyarakat disekitar kawasan hutan," kata Sri di Palangka Raya, Kamis.
Untuk itu pihaknya mendorong pemerintah kabupaten/kota di provinsi setempat termasuk organisasi non pemerintah bersama-sama terlibat memberikan pemahaman tentang cara yang tepat pengelolaan perhutanan sosial.
Baca juga: Disdik Kalteng-BNF lakukan edukasi pelestarian owa-owa kepada siswa
Dia mengatakan, saat ini di seluruh wilayah Satu kota dan 13 kabupaten di Provinsi berjuluk "Bumi Tambun Bungai, Bumi Pancasila" itu terdapat 18 unit pengelola teknis pengelola hutan.
Pernyataan itu diungkapkan dia terkait workshop kolaborasi multi pihak dalam pengelolaan kawasan di Lanskap sungai Rungan melalui skema perhutanan sosial yang digelar di Palangka Raya yang diinisiasi oleh Borneo Nature Fondation (BNF).
"Saya berharap workshop ini menghasilkan susunan rekomendasi dan pemetaan yang lengkap untuk menentukan skema pengelolaan perhutanan sosial di masing-masing wilayah di Langkap sungai Rungan," katanya.
Dia menerangkan, Lanskap sungai Rungan sendiri meliputi sejumlah wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah seperti Kabupaten Gunung Mas, Kota Palangka Raya dan Kabupaten Pulang Pisau.
Baca juga: BNF-Taman Nasional Sebangau jalin kerja sama konservasi hayati
Wakil Direktur BNF, Yunsiska Ermiasi mengatakan acara yang digelar dua hari itu diantaranya bertujuan membangun kesepahaman bersama tentang potensi dan permasalahan yang dihadapi di Lanskap Rungan melalui komunikasi para pihak pemangku kepentingan.
Kemudian juga menghasilkan Kerja sama dan komitmen para pihak pemangku kepentingan dalam upaya pengelolaan kawasan yang seimbang antara kebutuhan sosial ekonomi dan ekologis. Kemudian terjalinnya sesepakatan bersama pembagian peran dan fungsi dengan mengedepankan
nilai partisipatif, demokratis responsibillitas dan akuntabilitas melalui perencanaan dan managemen kolaboratif yang profesional dan berkelanjutan.
Melalui acara yang diikuti sejumlah pihak baik pemerintah, sektor swasta dan organisasi non pemerinta itu pihaknya juga berharap terciptanya perencanaan pengelolaan kawasan Lanskap Rungan secara ekologis dan berkelanjutan.
"Kami juga berharap dukungan para pihak dalam tata kelola kawasan melalui Skema Perhutanan Sosial semakin maksimal," kata Yunsiska.
Baca juga: UMP bersama BNF integrasikan penelitian konservasi lingkungan
Baca juga: Upaya pelestarian bentang alam Rungan di Kalteng
Baca juga: Target BNF tanam 50.000 pohon di lahan gambut
Pemprov Kalteng minta penggelolaan perhutanan sosial semakin profesional
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Sri Suwanto saat membuka acara workshop kolaborasi multi pihak dalam pengelolaan kawasan di Lanskap sungai Rungan melalui skema perhutanan sosial yang digelar di Palangka Raya . ((Antara/Rendhik Andika))
