Bupati Barito Timur ingatkan SOPD perhatikan serapan anggaran

Tamiang Layang  (ANTARA) - Bupati Barito Timur Kalimantan Tengah Ampera AY Mebas mengingatkan kewajiban Satuan Oerganisasi Perangkat Daerah pada akhir tahun 2019, terutama yang berkaitan dengan serapan anggaran.

"Hal tersebut sangat penting karena berkaitan startegi percepatan mengadapi tahun anggaran, baik pendapatan maupun serapan anggaran," kata Ampera AY Mebas, Senin.

Menurut Ampera, jikapun ada kendala yang dihadapi maka perlu ada solusi atau jalan keluargga sehingga bisa menjadi bahan evaluasi agar bisa terkendali dengan baik untuk percepatan pembangunan yang ingin dicapai.

Pemerintah Kabupaten Barito Timur akan mengevaluasi secara objektif berkaitan sasaran dan hasilnya agar tanggungjawab terhadap apa yang ditargetkan bisa terlihat dan ada penilaiannya.

Ampera menyoroti pendapatan yang belum bisa dicapai secara maksimal sesuai dengan target dalam APBD Barito Timur. Hal ini perlu ada evaluasi sehingga pendapatan akan datang bisa digali secara maksimal.

Disebutkan ada gaji yang peruntukannya untuk Damang, namun penyerapan anggaran dengan gaji Damang hingga saat ini belum terbayarkan karena ada pergantian habis masa jabatan dan belum ada penunjukan.

Selain itu, dana desa tahap ketiga tidak bisa diproses lebih lanjut pada Desa Harara Kecamatan Dusun Timur, Desa Kalinapu Kecamatan Paju Epat dan Desa Muara Awang Kecamatan Dusun Tengah. Hal ini disebabkan persyaratan yang tidak bisa dilengkapi.

Inspektorat Barito Timur telah melakukan pemeriksaan khusus pada desa tersebut sebagai upaya untuk mendorong permasalahan desa tersebut bisa terselesaikan.

"Ada juga beberapa desa dalam riksus Inspektorat namun kita mendorong supaya semua bisa diselesaikan," terang Ampera.

Walaupun dilakukan evaluasi terkait serapan dan pendapatan, lanjut Ampera, pemerintah berupaya agar tidak mengganggu pelaksanaan kegiatan program yang sedang berjalan.

Dia juga meminta agar serapan anggaran dan pendapatan pada tahun 2019 menjadi pengalaman dan bisa menjadi bahan acuan dalam pelaksanaan dan pendapatan daerah pada tahun 2020.