Luhut tegaskan Indonesia akan lawan gugatan Uni Eropa terkait ekspor bijih nikel

id Luhut tegaskan Indonesia akan lawan gugatan Uni Eropa ,ekspor bijih nikel,Luhut Binsar Pandjaitan

Luhut tegaskan Indonesia akan lawan gugatan Uni Eropa terkait ekspor bijih nikel

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. ANTARA/Ade Irma Junida/pri. (ANTARA/Ade Irma Junida)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko)  Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan kembali bahwa Indonesia akan melawan gugatan dari Uni Eropa atas larangan ekspor bijih nikel.

Luhut Pandjaitan mengatakan larang itu diberlakukan karena Indonesia akan memproduksi bijih nikel sampai turunannya, seperti baterai litium.

Ia menyebut produksi turunan bijih nikel tidak hanya menghasilkan nilai tambah sampai jutaan dolar, namun juga menyerap tenaga kerja lokal.

"Selama ini ekspor bijih nikel terbesar, sebesar 98 persen, ke Tiongkok, sedangkan Eropa hanya dua persen. Jadi bagaimana dibilang saya bela Tiongkok? Jangan pernah negara manapun dikte kebijakan Indonesia," kata Luhut Pandjaitan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Hal itu, diungkapkan Luhut Pandjaitan, saat melakukan kunjungan kerja ke Tanzania, Afrika Timur. Luhut sebelumnya bertolak ke Uni Emirat Arab untuk membahas persiapan kerja sama investasi.

Sebelumnya Wakil Tetap/Dubes RI di Jenewa menyampaikan bahwa Uni Eropa akan mengajukan sengketa terkait produksi besi Indonesia, termasuk pembatasan ekspor bijih nikel, ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Dalam surat yang dikirimkan pada 22 November 2019 itu, Uni Eropa juga menyampaikan permintaan melakukan konsultasi. Konsultasi merupakan langkah awal dalam suatu proses penyelesaian sengketa WTO.

Kebijakan Indonesia yang disengketakan oleh Uni Eropa mencakup pembatasan ekspor untuk produk mineral (khususnya nikel, bijih besi, kromium) yang digunakan sebagai bahan baku industri stainless steel Uni Eropa, insentif fiskal terhadap beberapa perusahaan baru atau yang melakukan pembaruan pabrik, serta skema bebas pajak terhadap perusahaan yang memenuhi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN).

Pewarta :
Uploader : Ronny
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar