Pengusaha kuliner di Taman Sangomang diminta berhenti menggunakan gas elpiji bersubsidi

Palangka Raya (ANTARA) - Pengusaha kuliner kontainer yang ada di Taman Sangomang Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah diminta berhenti menggunakan tabung gas elpiji tiga kilogram atau bersubsidi dan beralih ke non subsidi.

"Untuk itu, kami sengaja menyediakan sekitar 200 tabung gas non subsidi 5,5 kilogram untuk ditukarkan secara gratis oleh para pengusaha kuliner dengan tabung gas bersubsidi," kata Sales Eksekutif Elpiji PT Pertamina Kalimantan Tengah Revi Renaldhi di Palangka Raya, Selasa.

Masing-masing pengusaha kuliner paling banyak hanya boleh menukarkan sebanyak 4 tabung gas elpiji bersubsidi dengan 2 tabung gas elpiji non subsidi. Sebab sesuai ketentuan yang pihaknya buat, untuk menukarkan 1 tabung gas non subsidi diperlukan 2 tabung gas bersubsidi.

Revi menjelaskan, setelah para pengusaha kuliner melakukan penukaran tabung dan mulai beralih, pada setiap lapak usahanya akan dipasangi stiker. Pihaknya pun juga akan melakukan pengawasan bersama pemerintah kota setempat.

"Harusnya mereka tidak boleh lagi menggunakan tabung gas elpiji bersubsidi. Pengusaha kuliner dengan lapak yang bagus atau pun aset dan omzet besar harus menggunakan gas elpiji non subsidi. Yang masih boleh itu, seperti tukang gorengan dan sejenisnya," ungkapnya.

Selama ini pengawasan rutin dilaksanakan dan apabila ditemui pelanggaran yang pihaknya lakukan adalah pembinaan, sedangkan untuk penindakan secara hukum terhadap suatu pelanggaran bukan menjadi ranah dari pihaknya.

Menurutnya kegiatan tersebut merupakan yang pertama pihaknya lakukan di Palangka Raya. Saat ini pihaknya masih memfokuskan pada Taman Kuliner Sangomang dengan harapan menjadi contoh bagi pengusaha lainnya.

Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan UMKM Palangka Raya Rawang mengatakan, selama ini pihaknya gencar melaksanakan sosialisasi penggunaan gas elpiji bersubsidi yang peruntukannya bagi masyarakat kurang mampu atau berpenghasilan rendah, baik kepada masyarakat maupun para pengusaha kuliner.

“Untuk restoran atau rumah makan skala besar wajib menggunakan non subsidi. Sedangkan restoran berkembang, kami beri toleransi, tetapi secara bertahap kami mengarahkan mereka untuk beralih ke non subsidi,” jelasnya.