Pemkab Barito Utara gelar Entry Meeting bersama BPK RI

id entry meeting,pemkab barito utara,bpk ri, perwakilan kalteng,wtp,lkdp

Pemkab Barito Utara gelar Entry Meeting bersama BPK RI

Pemkab Barito Utara menggelar entry meeting bersama BKP RI Perwakilan Kalteng di aula Setda Lantai I Muara Teweh, Rabu (29/1/2020).ANTARA/HO-Dinas Kominfosandi Barito Utara

Muara Teweh (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Barito Utara  melaksanakan Entry Meeting dengan pemeriksa BPK RI Provinsi Kalimantan Tengah di aula Setda lantai I Muara Teweh, Rabu.

Bupati Barito Utara H Nadalsyah dalam sambutannya yang dibacakan Wakil Bupati Sugianto Panala Putra menyampaikan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) merupakan amanah yang diberikan kepada BPK-RI berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, serta UU Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Pemkab Barito Utara terus berusaha memperbaiki pengelolaan keuangan daerah dari tahun ke tahun. Kami telah melakukan berbagai upaya agar kami dapat memperoleh opini terbaik atas laporan keuangan pemerintah daerah.

“Alhamdulillah, atas kerja keras dari seluruh organisasi perangkat daerah pada tahun anggaran 2018 yang lalu kami memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI yang kelima kali. Karena itu kami bertekad, berupaya, dan berharap agar kami dapat mempertahankan opini WTP atas LKPD tahun anggaran 2019,” katanya lagi

Wabup juga mengharapkan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar dan memberikan hasil sesuai dengan yang kita harapkan bersama, yaitu mempertahankan opini WTP untuk yang ke-5 kalinya, serta kualitas dan LKPD Kabupaten Barito Utara menjadi semakin lebih baik lagi.

Sementara Ketua Tim BPK RI Kalteng Wijayanti mengatakan bahwa kegiatan entry meeting ini merupakan salah satu dari tugas pokok BPK RI terhadap pelaporan suatu organisasi atau OPD disuatu daerah dalam kinerja yang sudah dilakukan.

"Dalam pelaksanaan pemeriksaan nantinya diharapkan setiap OPD memberikan laporan kinerjanya secara baik dan akurat sehingga proses administratif berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku," ujarnya.