Palangka Raya (ANTARA) - Pimpinan dan anggota Komisi II DPRD Kalimantan Tengah, terus berupaya memantau dan mengawasi pelaksanaan corporate social responcibility atau tanggungjawab sosial perusahaan besar swasta, yang tersebar di sejumlah kabupaten/kota di wilayah setempat.
Pemantauan dan pengawasan perlu dilakukan secara terus menerus karena perintah Undang-undang sekaligus berdampak terhadap perekonomian masyarakat di sekitar areal PBS, kata ketua Komisi II DPRD Kalteng Lohing Simon di Palangka Raya, kemarin.
"Jadi, kami dari Komisi II dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Katingan selama beberapa hari kedepan, akan menyempatkan memantau pelaksanaan dan realisasi CSR PT PT Dwima Group dan PT Katingan Bumi Kencana (KBK)," Ucapnya.
Wakil rakyat Kalteng dari daerah pemilihan I meliputi Kota Palangka Raya dan Kabupaten Katingan serta Gunung Mas itu mengaku, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan pihak Management PT Dwima Group di Tumbang Manggu, untuk mengetahui sudah sejauh mana pelaksanaan dan realisasi CSR.
Dia mengatakan dalam pertemuan tersebut PT Dwima Group untuk bidang pendidikan telah mendirikan Sekola Dasar (SD) Garing Terantang, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Garing Terantang, SMA Garing Terantang dan SMK Garing Terantang, yang terletak di Desa Tumbang Manggu.
"Untuk SMK Garing Terantang saat ini sudah menjadi SMK Negeri I Senaman Mantikei yang diketahui satu-satunya sekolah kejuruan di kecamatan setempat. Ini patut kita apresiasi," kata Lohing.
Baca juga: DPRD Kalteng apresiasi kinerja dan pelayanan Bank Kalteng meningkat
Meski begitu, komisi II tetap mengharapkan dan mendorong PT Dwima Group menjali kemitraan dengan masyarakat, terkait pengembangan tanaman sengon untuk menjadi penghasilan masyarakat setempat kedepannya.
"Hasil dari kunker tentunya menjadi bahan kami untuk memberikan masukan kepada pemerintah provinsi, khususnya organisasi perangkat daerah (OPD) terkait," demikian Lohing.
Kunker komisi II DPRD Kalteng yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kalteng Jimmy Carter, diikuti Lohing Simon, Henry, Sudarsono, Ina Prayawati, Natalia, Maryani Sabran, Sengkon, HM Sriosako, Janudin Karim, Fajar Hariadi dan Yeni Maria Marselina Kahta.
Baca juga: DPRD Kalteng bantu tuntaskan polemik Gapoktan di Kotim dan PT MJSP
Baca juga: DPRD Kalteng pelajari cara Jabar tangani jalan dan kawasan kumuh
Berita Terkait
Pemkab kembali lanjutkan sosialisasi program Jaga Desa di Kapuas Timur
Rabu, 27 Maret 2024 22:25 Wib
Pemkab Barito Timur dapat kouta 2.777 formasi CASN pada tahun 2024
Rabu, 27 Maret 2024 22:15 Wib
DPRD Murung Raya terima kunker DPRD Gunung Mas
Rabu, 27 Maret 2024 22:08 Wib
Kemenkumham Kalteng dan Pemkab Kapuas harmonisasi peraturan daerah
Rabu, 27 Maret 2024 22:01 Wib
Diperlukan langkah komprehensif menyelesaikan konflik pertanahan di Kalteng
Rabu, 27 Maret 2024 21:55 Wib
Divisi Keimigrasian lakukan Monev di Kanim Kelas I Non TPI Palangka Raya
Rabu, 27 Maret 2024 21:50 Wib
Oknum polisi penembak seorang warga Desa Bangkal didakwa pasal berlapis
Rabu, 27 Maret 2024 21:45 Wib
Pemprov Kalteng tentukan waktu pemberian THR ASN, berikut penjelasannya
Rabu, 27 Maret 2024 9:41 Wib