TP PKK Kalteng harapkan dukungan kepala desa membentuk Dasa Wisma

Palangka Raya (ANTARA) - Guna suksesnya pelaksanaan program dan kegiatan kerja yang disusun Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Kalimantan Tengah, diperlukan dukungan dari berbagai pihak termasuk kepala desa beserta perangkatnya.

Ketua TP PKK Kalteng Yulistra Ivo Sugianto Sabran di Palangka Raya, Senin mengimbau, agar para kepala desa mendukung sepenuhnya kegiatan TP PKK di wilayah kerjanya masing-masing.

"Bagi wilayah yang belum memiliki kelompok Dasa Wisma, agar dapat mendorong terbentuknya kelompok yang merupakan ujung tombak dari gerakan PKK tersebut," katanya.

Dasa Wisma merupakan kelompok ibu berasal dari 10 kepala keluarga rumah yang bertetangga, untuk mempermudah jalannya suatu program. Kegiatan yang dilakukan, seperti pengumpulan dana, kuesioner serta lainnya dan kemudian hasilnya diteruskan kepada Ketua TP PKK.

Hal itu perlu dilakukan, sebab dalam melaksanakan program dan kegiatan yang dimiliki, pihaknya memerlukan dukungan semua pihak utamanya pemerintah secara berjenjang. Peran yang dimiliki TP PKK sangatlah strategis, sehingga sudah seharusnya dibangun sinergi yang baik.

Untuk membina keluarga secara langsung dan mencapai sasaran sebanyak mungkin, disitulah peranan pihaknya menjadi sangat penting. Gerakan PKK yang mekanismenya dikelola dan dilaksanakan berjenjang, membuat gerakannya mampu menjadi mitra pemerintah yang efektif.

"PKK merupakan mitra pemerintah yang efektif guna memberdayakan masyarakat, agar berperan aktif dalam pembangunan di segala tingkatan," kata Yulistra Ivo.

Semakin baik partisipasi masyarakat, maka diharapkan akan lebih merata dan berkualitas pula kesadaran mereka memikul beban serta tanggung jawab pembangunan, serta menikmati hasil dari pembangunan itu sendiri.

Ia mengingatkan, pembangunan nasional merupakan upaya yang dilaksanakan semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pembangunan akan berhasil dan efektif, jika ada fasilitas, kemudahan maupun sistem pelayanan oleh pemerintah, serta di sisi lain ada partisipasi aktif masyarakat.