Pencegahan karhutla berbasis peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kalteng

Palangka Raya (ANTARA) - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Fahrizal Fitri mengatakan, diketahui bersama faktor utama terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah setempat adalah akibat ulah manusia.

"Sedangkan fenomena Elnino dan dominasi lahan gambut adalah faktor pendukung terjadinya karhutla," katanya di Palangka Raya, Rabu.

Untuk itu, pencegahan karhutla jauh lebih prioritas dibandingkan pemadaman. Sedangkan pembukaan atau penyiapan lahan yang paling ekonomis adalah dengan membakar, karenanya perlu solusi permanen dalam pencegahan.

Hanya saja, solusi yang dimaksud tetap memerhatikan kearifan lokal dan berbasis peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Antara lain melalui kegiatan pendampingan masyarakat desa dalam pemanfaatan limbah pembukaan atau penyiapan lahan menjadi kompos, briket arang.

"Juga asap cair (cuka kayu), serta penggunaan Bios 44 untuk dekomposisi limbah pembukaan atau penyiapan lahan," katanya menjelaskan.

Selanjutnya pendampingan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan melalui pemanfaatan berbagai potensi desa yang dimiliki, pengembangan demplot pembukaan atau penyiapan lahan tanpa bakar dan demplot alternatif peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, serta pendampingan kewirausahaaan.

Dalam pencegahan karhutla, pengelolaan hutan dan lahan gambut di Kalteng juga perlu ditata dengan baik. Kegiatan pembasahan lahan gambut, pembuatan sekat kanal dan kegiatan restorasi gambut lainnya, perlu dilaksanaan secara konsisten.

Sebagai upaya pencegahan karhutla lainnya, frekuensi patroli dan pemeriksaan lapangan secara terpadu maupun mandiri, perlu ditingkatkan, dengan memerhatikan prediksi cuaca dan deteksi dini titik panas atau hotspot.

"Dengan patroli dan pemeriksaan lapangan yang intensif, dapat dilaksanakan pemadaman dini apabila ditemukan karhutla," jelas Fahrizal.

Pengendalian Karhutla masih menjadi salah satu Program Prioritas Nasional pada 2020. Tren penurunan kejadian karhutla dan dampaknya pada periode 2015­2019, tidak menyurutkan pemerintah pusat dan daerah melakukan penguatan strategi pencegahan maupun pemadaman dini, hingga pemberian efek jera bagi para pelaku.