Kalteng lakukan penyuluhan kualitas lingkungan sehat perumahan di Barut

id dpkpp kalteng,penyuluhan kualitas rumah,barito utara

Kalteng lakukan penyuluhan kualitas lingkungan sehat perumahan di Barut

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (PRKPP) Barito Utara foto bersama Sekdis PKPP Kalteng usai kegiatan penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan, di Muara Teweh, Rabu (11/3/2020).ANTARA/HO

Muara Teweh (ANTARA) - Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Provinsi Kalimantan Tengah melakukan penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat di Kabupaten Barito Utara.

"Saat ini data Dinas PKPP Kalteng rumah tidak layak huni di Kabupaten Barito Utara sebanyak 5.631 unit rumah, backlog hunian 2.892 dan backlog kepemilikan 7.646," kata Kepala Dinas PKPP Kalteng Leonardo S Ampung melalui Sekdis PKPP Kalteng  Eridani di Muara Teweh, Rabu.

Menurut dia, kegiatan ini dilaksanakan penyuluhan tentang pendataan rumah tidak layak huni (RTLH) dan persyaratan rumah tidak layak huni, standar lingkungan sehat perumahan dan kawasan pemukiman, peningkatan sanitasi untuk mendukung penurunan stunting dan pengembangan wirausaha dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pemprov Kalteng, kata dia, memang  berupaya bahwa rumah yang sehat dengan lingkungan yang sehat merupakan hal yang sangat penting untuk menunjang kehidupan masyarakat di wilayah Kalteng.

"Diharapkan dari penyuluhan ini adalah menumbuh kembangkan kesadaran diri masyarakat akan pentingnya menempati rumah yang sehat dan memelihara lingkungan sehat," kata dia.

Pihaknya mengharapkan melalui kegiatan ini dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran diri masyarakat bahwa dengan menerapkan pola hidup sehat akan memberikan manfaat yang positif bagi kesehatan pribadi, keluarga dan masyarakat.

Bupati Barito Utara Nadalsyah dalam sambutan tertulisnya yang disampaikan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan setempat Yaser Arapat mengatakan tanggung jawab yang begitu besar dalam mewujudkan hunian layak bagi seluruh masyarakat tak akan dapat diselesaikan tanpa ada didukung oleh adanya sinergitas anatan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pelaku pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman.

"Apalagi dengan kenyataan bahwa semakin kompleksnya persoalan perumahan dan kawasan pemukiman di Indonesia, maka sangat diperlukan perhatian pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten dalam meningkatkan penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman," kata Yaser.

Pada kesempatan tersebut, dia berharap kepada peserta untuk dapat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kegiatan ini untuk memberikan sumbang saran dan masukan untuk peningkatan pelaksanaan dan capaian sasaran pembangunan perumahan rakyat demi terwujudnya hunian yang layak khususnya di Kabupaten Barito Utara.
 

Pewarta :
Uploader : Admin 1
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar