Kasus positif COVID-19 di Kalteng nol, PDP berasal dari tujuh kabupaten dan kota

Palangka Raya (ANTARA) - Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan, hingga Kamis (19/3), kasus positif COVID-19 masih nol atau belum ada ditemukan.

"Sedangkan jumlah pasien dengan pengawasan (PDP), total kasus sebanyak 22 orang dengan perkembangan, yakni hasil negatif 10 orang, positif 0 orang dan menunggu hasil laboratorium 12 orang," kata Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kalteng Leonard S Ampung di Palangka Raya.

PDP itu berasal dari kabupaten dan kota di Kalteng, yakni Palangka Raya 11 orang, Katingan 1 orang, Kotawaringin Barat 4 orang, Sukamara 2 orang, Seruyan 1 orang, Barito Selatan 1 orang dan Barito Utara 2 orang.

Kondisi PDP yang sedang dalam perawatan di ruang isolasi Rumah Sakit Sultan Imanuddin (RSSI) Pangkalan Bun dan Rumah Sakit Doris Sylvanus (RSDS) Palangka Raya, sampai saat ini masih distabilkan dan sejumlah tiga orang kondisi fisik kurang stabil.

PDP terdiri dari pelajar 1 orang, wiraswata 5 orang, pegawai negeri sipil (PNS) 7 orang, profesional 1 orang dan 1 balita. Riwayat bepergian PDP yang diketahui, 1 orang pasien memiliki riwayat bepergian ke luar negeri dan 6 orang riwayat bepergian ke daerah terjangkit.

"Sedangkan jumlah orang dalam pemantauan (ODP) sampai saat ini sebanyak 70 orang. Terbanyak ODP adalah Kabupaten Kotawaringin Timur sebanyak 23 orang," jelas Leo yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kalteng tersebut.

Lebih lanjut ia menjelaskan, berbagai upaya terus dan telah dilakukan pihaknya untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Kalteng, diantaranya penyemprotan disinfektan pada sejumlah lokasi, seperti Masjid Darussalam, Pura Bukit Hindu, Bundaran Besar, perkantoran dan lainnya.

Kemudian mengedukasi dan selalu mengingatkan masyarakat, agar tetap tenang dan tidak panik menghadapi kondisi saat ini. Pihaknya terus mengimbau agar semua pihak, selalu membiasakan pola hidup bersih, mengurangi kontak fisik, menghindari kerumunan massa yang tidak perlu dan lainnya.

"Kami juga mengingatkan agar semua pihak mengikuti semua kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah, baik pada sektor kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan dan lainnya," katanya.