Palangka Raya (ANTARA) - Pemerintah Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, menginginkan informasi penanganan dan perkembangan COVID-19 di daerah itu disampaikan secara terbuka.
"Informasi ini dibuka agar tidak ada yang ditutup-tutupi sehingga masyarakat mengetahui akan bahaya dan dampak wabah COVID-19 yang sangat cepat menyebar tanpa diketahui," kata Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin dalam pernyataannya, Rabu.
Jika informasi terkait penanganan virus yang berasal dari China itu dilakukan terbuka dan diketahui umum, setidaknya masyarakat semakin waspada dapat mengetahui dengan siapa pernah kontak atau berhubungan langsung.
Baca juga: Fairid sebut selain sekda, seorang kepala dinas juga positif COVID-19
Jika ternyata pernah berhubungan dengan pasien dalam pengawasan atau positif COVID-19 dapat segera melakukan karantina mandiri dan menghubungi petugas kesehatan.
Jika informasi tersebut tertutup maka bisa saja banyak masyarakat tidak sadar bahwa dirinya telah melakukan kontak langsung dengan PDP atau pasien positif COVID-19. Akhirnya semua terlambat.
Selanjutnya, Fairid menerangkan bahwa saat ini dirinya dalam masa karantina mandiri atau masuk kategori ODP karena ada pejabat Kota Palangka Raya yang kemungkinan positif COVID-19.
"Saat ini saya tengah menjalani isolasi mandiri karena saya berkontak erat dengan dia. Saya tunggu tahapan selanjutnya. Sementara itu mereka yang diduga terinfeksi COVID-19 selama ini menjadi garda terdepan dalam penanganan dan pencegahan COVID-19. Mereka sering turun ke lapangan sehingga rentan terpapar," kata Fairid.
Baca juga: Ketua DPRD anjurkan wartawan tugas di pemkot cek kesehatan
Dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19, saat ini Pemkot Palangka Raya mendirikan posko di tiga titik perbatasan di kota setempat.
Tiga posko itu berada di Kalampangan yang menjadi jalur keluar masuk arah Banjarmasin, kemudian di Pahandut Seberang jalur keluar masuk arah Kabupaten Gunung Mas dan sekitarnya serta di Bukit Batu yang menjadi jalur menuju Kabupaten Katingan ditambah posko di Bandara.
Posko tersebut akan beroperasi di bawah komando Kepala Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya yang didukung pihak TNI, Polri serta jajaran pemerintah kota setempat.
Nantinya setiap orang yang melintasi perbatasan wilayah Kota Palangka raya akan dilakukan pemeriksaan. Kalau warga luar Palangka Raya diminta kembali pulang. Sementara kalau warga Palangka Raya akan dicek. Kalau ada indikasi gejala seperti suhu bada tinggi akan diserahkan ke Dinas Kesehatan.
Setidaknya posko tersebut akan diberlakukan hingga 21 April seiring masih masuknya Kota Palangka Raya dalam status tanggap darurat COVID-19.
Baca juga: Berstatus PDP, ibu dan anak di Kapuas dirujuk ke Palangka Raya
Baca juga: Kisah Ergon Pranata hingga dinyatakan sembuh dari COVID-19
Baca juga: Sopir angkutan Palangka Raya diminta tidak tinggalkan penumpang
Pemkot inginkan informasi penanganan COVID-19 terbuka
Arsip-Surat Wali Kota Palangka Raya terkait permintaan penutupan Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya (ANTARA/HO)
