Legislator Kobar minta pemerintah berikan bantuan sembako kepada masyarakat

Pangkalan Bun (ANTARA) - Legislator Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah Mina Irawati meminta pemerintah daerah setempat, memberikan bantuan sembilan bahan pokok (sembako) kepada masyarakat kurang mampu atau yang terdampak langsung COVID-19.

Masyarakat mulai mengeluhkan lesunya perekonomian, seperti para nelayan yang mengaku kesulitan mencari pembeli hasil tangkapan mereka meski sudah menurunkan harga jual, katanya di Pangkalan Bun, Kamis.

"Pemerintah harus bertidak cepat untuk segera mengambil langkah. Kalau dibiarkan terlalu lama, maka masalahnya semakin besar, angka kemiskinan akan bertambah serta menimbulkan masalah sosial dan keamanan. Ini masalah perut dan kebutuhan dasar yang tidak bisa ditunda," katanya.

Saya lebih sepakat jika pemerintah daerah meminta bantuan kepada perusahaan yang ada di Kobar, melalui tanggung jawab sosial perusahaan atau social corporate responsibility (CSR), guna membantu pengadaan sembako daripada untuk membangun rumah sakit senilai Rp30 miliar.

"Lebih baik anggaran sebesar itu dialokasikan untuk program sosial berupa paket sembako. Kurang lebih ada 60.000 paket yang bisa didapatkan dengan anggaran sebesar itu dan cukup untuk kebutuhan selama dua bulan," tegas Mina.

Dirinya menilai, untuk menambah kebutuhan ruang isolasi, pemda bisa memanfaatkan bangunan yang sudah ada. Banyak yang bisa digunakan, seperti rusun rumah sakit, eks gedung Kesuma, gedung LPTQ serta beberapa gedung pemerintah lainnya yang bisa dialih fungsikan dengan cepat.

Dirinya mengapresiasi upaya pemda untuk membangun rumah sakit sebagai upaya penanganan COVID-19, namun dalam kondisi saat ini agar bisa dipertimbangkan secara matang karena membangun rumah sakit perlu waktu dan biaya besar.

"Tak kalah penting, kita juga harus mengantisipasi dampak ekonomi akibat COVID-19 yang sudah mulai dirasakan masyarakat," kata Anggota Komisi A DPRD Kobar tersebut.

Lebih lanjut dirinya selaku anggota DPRD mendukung dan mendorong pemda, untuk segera melakukan realokasi anggaran APBD 2020 untuk penanganan COVID-19 dan dampak yang ditimbukan, seperti pada bidang ekonomi maupun sosial.