Pemkab-Jaksa Barito Utara teken MoU bantuan hukum

id mou bantuan hukum barito utara,bupati barut nadalsyah,kejari barut basrulnas

Pemkab-Jaksa Barito Utara teken MoU bantuan hukum

Bupati Barito Utara H Nadalsyah memperlihatkan MoU tentang bantuan hukum dengan kejaksaan setempat melalui konferensi video di Muara Teweh, Senin (20/4/2020).ANTARA/HO-Dinas Kominfosandi Barito Utara

Muara Teweh (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah dan Kejaksaan Negeri setempat melaksanakan penandatanganan kesepakatan bersama (MoU) tentang penanganan masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Pelaksanaan penandatanganan MoU kali ini sedikit berbeda karena dilakukan melalui media konferensi video, hal ini dilakukan sebagai upaya untuk tidak berkumpulnya banyak orang dalam suatu forum dalam situasi pandemi COVID-19  di aula Setda lantai II dan aula Kejaksaan Negeri setempat di Muara Teweh, Senin.

Bupati Barito Utara  Nadalsyah mengatakan bahwa berdasarkan pasal 30 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan bahwa dibidang perdata dan tata usaha negara. 

“Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara dan pemerintahan,” katanya.
 
Kepala Kejaksaan Barito Utara Basrulnas menandatangani MoU tentang bantuan hukum dengan Pemkab setempat melalui konferensi video di Muara Teweh, Senin (20/4/2020).ANTARA/HO-Dinas Kominfosandi Barito Utara

Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep-157/A/jA/11/2012 tentang Administrasi Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa kejaksaan dengan kuasa khusus dapat memberikan bantuan dalam bidang pelayanan hukum, bantuan hukum, dan tindakan hukum lainnya.

Menurut dia, setelah ditandatanganinya MoU ini, diharapkan dapat menjadi payung hukum bagi seluruh kepala perangkat daerah lingkup Pemkab Barito Utara untuk mendapatkan bantuan hukum, pertimbangan hukum dan pelayanan hukum sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. 

"Pemberian bantuan hukum dapat diberikan baik di dalam maupun di luar pengadilan," kata dia.

Sementara, Kepala Kejaksaan Negeri Barito Utara  Basrulnas menyampaikan bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku, Kejaksaan dapat ber-MoU dengan Pemkab Barito Utara terkait bantuan, pertimbangan dan pendampingan hukum lainnya.

"Dengan adanya MoU, pihak Kejaksaan dapat membantu Pemerintah dalam menangani permasalahan-permasalahan terkait hukum bagi perangkat  daerah lingkup pemerintah Kabupaten Barito Utara," ujar Basrulnas.

Pewarta :
Uploader : Admin 1
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar