Ini alasan Pemkab Kobar belum usulkan PSBB

id Ini alasan Pemkab Kobar belum usulkan PSBB, bupati kobar, Nurhidayah, kobar, Kotawaringin barat

Ini alasan Pemkab Kobar belum usulkan PSBB

Bupati Kotawaringin Barat Nurhidayah didampingi Sekretaris Daerah Suyanto pada kegiatan penerimaan bantuan paket sembako dari pihak ketiga, belum lama ini. ANTARA/HO- Prokom Kobar

Pangkalan Bun (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah hingga saat ini belum berkeinginan mengusulkan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayahnya.

Berdasarkan hasil rapat dengan Forum Koordinasi Pimpinan daerah bersama tokoh masyarakat, tokoh agama serta organisasi kelembagaan setempat, memutuskan saat ini Kotawaringin Barat belum layak dan belum saatnya untuk PSBB berdasarkan hasil kajian dari tim medis, kata Bupati Kotawaringin Barat Nurhidayah, Jumat.

"Karena kondisi saat ini masih berjalan normal, walaupun angka penambahan pasien positif COVID-19 mengalami peningkatan, Tapi pemerintah daerah saat ini terus melakukan upaya penanganan karena kasus positif yang terjadi di Kotawaringin Barat masih bersumber dari kluster yang sama," terang Nurhidayah.

Seperti diketahui, Gubernur dan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Kalimantan Tengah telah mendorong sejumlah daerah yang masuk zona merah diantaranya Kotawaringin Barat untuk melakukan kajian serta mengusulkan pemberlakuan PSBB di wilayahnya.

Nurhidayah mengatakan, meski tidak mengusulkan penerapan PSBB, namun secara tidak langsung pihaknya telah menerapkan beberapa indikator terkait PSBB, seperti telah melakukan pengetatan akses orang di pintu masuk dan pintu keluar wilayah, serta melakukan pembatasan beroperasinya transportasi umum di jalur darat, laut maupun udara.

Sementara itu, Wakil Bupati Kotawaringin Barat Ahmadi Riansyah menambahkan, dalam mempertimbangkan pengajuan PSBB tentu harus menganalisa semua aspek. Pertama aspek kesehatan yang mana paling tidak mendasari dua hal, seperti epidemiologi terkait bagaimana kaitan kasus dari wilayah ke wilayah, dari individu ke individu atau dari satu negara ke negara lain. Kemudian yang kedua, adalah analisa berdasarkan jumlah kasus, baik itu kasus positif hingga jumlah kematian.

"Berdasarkan klasifikasi itu, setelah dilakukan analisa, ternyata Kotawaringin Barat dengan jumlah kasus yang ada saat ini secara epidemiologi belum bisa dikategorikan masuk di dalam persyaratan untuk pengajuan pemberlakuan PSBB. Itu baru dari aspek kesehatan," ucap Ahmadi.

Selanjutnya pertimbangan aspek sosial, apabila diberlakukan PSBB maka akan timbul dan lahir sebuah kebijakan yang sifatnya mengikat masyarakat secara sosial bahkan hukum.

Masyarakat tidak bisa lagi melakukan aktivitas seperti biasa, karena pemberlakuan PSBB melahirkan minimal enam pembatasan sosial, diantaranya pembatasan pendidikan, pembatasan kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan sosial kemasyarakatan dan budaya, pembatasan di fasilitas umum, pembatasan transportasi sampai dengan pembatasan-pembatasan khusus lainnya.

Apabila PSBB diberlakukan, maka akan ada pengawasan ketat dan pemberian sanksi hukum. Hal itu tentu berimplikasi terhadap masalah sosial dan juga akan berpengaruh terhadap kondisi ekonomi masyarakat.

"Untuk itu kami menilai, bahwasanya secara sosial dan ekonomi, Kotawaringin Barat belum siap untuk hal itu," terang Ahmadi.

Belum lagi konsekuensi dari aspek keamanan, dengan pemberlakuan PSBB secara ketat maka aktivitas ekonomi secara otomatis terhenti, sebagian besar orang menjadi kehilangan penghasilan, tentu hal tersebut menjadi rawan karena berpotensi menimbulkan tindakan-tindakan kriminalitas yang didasari alasan kebutuhan hidup dan sebagainya.

Ditambah lagi terkait masalah anggaran, konsekuensi dari pemberlakuan PSBB akan membuat anggaran yang dikeluarkan sangat besar. Setelah dilakukan kalkulasi dengan berbagai asumsi dan proyeksi, dengan keadaan kemampuan keuangan daerah saat ini, sangat tidak memungkinkan untuk menerapkan PSBB.

Namun saat ini, jika dilihat secara faktual di lapangan, pada kenyataannya Kotawaringin Barat sudah seperti PSBB, contoh pemerintah daerah sudah meliburkan sekolah dan mengalihkan proses belajar mengajarnya dari rumah, mengurangi aktivitas kegiatan umum, kegiatan sosial, kegiatan keagamaan.

Hanya saja dalam hal pengawasan belum diperketat, pemerintah daerah belum menetapkan sebuah sanksi dan aturan yang bersifat mengikat dan memaksa masyarakat untuk tidak melanggar pembatasan-pembatasan yang diatur dalam PSBB.

"Mungkin itu bedanya PSBB atau belum PSBB. Saat ini gugus tugas daerah masih terus berupaya melakukan pembatasan sosial dan karantina di masing-masing wilayah Kotawaringin Barat," ucap Ahmadi.

Tapi mungkin, pada saatnya nanti, apabila memang dipandang memenuhi persyaratan berdasarkan dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan menteri kesehatan nomor sembilan tahun 2020 harus dilakukan PSBB.

"Maka tidak menutup kemungkinan, siap atau tidak siap, kita juga akan mengusulkan dan memberlakukan PSBB," demikian Ahmadi.

Baca juga: PDI-P Kobar mulai salurkan bantuan sembako dari Sabran bersaudara

Baca juga: Satu keluarga di Kobar positif COVID-19, salah satunya bocah satu tahun


Pewarta :
Uploader : Admin 2
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar