Wapres Ma'Ruf Amin: Pemerintah saat ini fokus hilangkan mafsadah COVID-19

id Wapres Ma'Ruf Amin,fokus hilangkan mafsadah,mafsadah COVID-19, pandemi COVID19 ,Ma'Ruf Amin

Wapres Ma'Ruf Amin: Pemerintah saat ini fokus hilangkan mafsadah COVID-19

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan ceramah yang disiarkan di TVRI dari Kediaman Dinas Wapres di Jakarta, Minggu (10/5/2020). (Asdep Komunikasi dan Informasi Publik (KIP) Setwapres)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan fokus Pemerintah saat ini adalah menghilangkan mafsadah atau bahaya yang muncul sebagai akibat dari pandemi COVID-19, sehingga program-program pembangunan mengalami perubahan fokus atau refocusing.

"Jadi fokusnya kita ubah dulu dalam rangka menanggulangi COVID-19 ini dari berbagai sektor. Kita tidak lagi membangun kemaslahatan atau kemanfaatan pada kita, atau kita kecilkan dulu itu. Tapi fokus kita sekarang adalah dalam rangka menghilangkan mafsadah dan bahaya ini," kata Wapres Ma'ruf Amin dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Saat ini, setidaknya ada tiga hal yang mendapat perhatian lebih besar dari Pemerintah dalam rangka menanggulangi pandemi COVID-19. Pertama, Pemerintah akan melakukan tes kesehatan secara masif untuk mengetahui seberapa banyak masyarakat yang terdampak maupun terinfeksi COVID-19.

"Pertama adalah melakukan tes masif untuk mengetahui seberapa jauh bangsa ini yang sudah terkena, yang positif. Jadi melakukan tes secara masif dan agresif," katanya.

Selanjutnya, pelayanan di bidang kesehatan juga ditingkatkan untuk memperbesar potensi pasien terinfeksi COVID-19 yang sembuh dan meminimalkan jumlah pasien meninggal dunia akibat virus tersebut.

"Kedua, kita lakukan pelayanan kesehatan yang intensif untuk memperbesar yang sembuh, memperkecil yang meninggal. Ini dilakukan intensifikasi sehingga yang sembuh sekarang mulai banyak dan yang meninggal mulai mengecil," jelasnya.

Terakhir, kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diperluas ke daerah-daerah untuk meminimalkan penyebaran COVID-19 dari wilayah pusat penyebaran di Jabodetabek. Kebijakan tersebut antara lain membatasi pergerakan manusia antarwilayah lewat pembatasan transportasi dan kegiatan perekonomian.

"Yang ketiga, kita sebut dengan PSBB, untuk membatasi berbagai hal baik transportasi juga kegiatan ekonomi. Bahkan mudik pun dilarang untuk menghindari terjadinya penularan. Ini semua dalam rangka jangan sampai membahayakan diri sendiri dan orang lain," ujarnya.