Pemkab Barito Utara raih WTP keenam

id wtp barito utara,bpk ri,opini wtp keenam,bupati barut nadalsyah

Pemkab Barito Utara raih WTP keenam

Bupati Barito Utara H Nadalsyah didampingi Ketua DPRD Hj Mery Rukaini memperlihat surat opini WTP kabupaten setempat yang keenam pada video konferensi dengan BPK RI dari Muara Teweh, Rabu (20/5/2020).ANTARA/HO-Dinas Kominfosandi Barito Utara

Muara Teweh (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Barito Utara, berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) keenam dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Provinsi Kalimantan Tengah atas laporan keuangan 2019.

Laporan hasil pemeriksaan BPK-RI disampaikan Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalteng Ade Iwan Ruswana melalui konferensi video di Palangka Raya, Rabu. 

Pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas laporan keuangan. Opini merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Utara  2019, BPK RI memberikan opini  WTP  keenam kalinya kepada Kabupaten Barito Utara.

Opini ini diberikan atas dasar kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), efektifitas Sistem Pengendalian Internal (SPI), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta pengungkapan dalam laporan keuangan yang memadai.
 
Bupati Barito Utara H Nadalsyah didampingi Ketua DPRD Hj Mery Rukaini, Wakil Bupati Sugianto Panala Putra, Sekda Jainal Abidin dan Kadis Kominfosandi M Iman Topik mengikuti video konferensi dengan BPK RI dari Muara Teweh, Rabu (20/5/2020).ANTARA/HO-Dinas Kominfosandi Barito Utara

Dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan, BPK mengungkapkan adanya permasalahan-permasalahan di beberapa kabupaten terkait sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Diantaranya pengelolaan aset tetap belum sepenuhnya memadai, rekening milik Pemerintah Daerah belum seluruhnya ditetapkan dengan keputusan kepada daerah sehingga terdapat saldo rekening yang belum disajikan di dalam laporan keuangan, penyertaan modal pemerintah daerah dan pada BUMN yang cenderung merugi dan membebani keuangan daerah, pemerintah daerah belum sepenuhnya berkoordinasi dengan PLN terkait setoran Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dari PLN. 

"BPK mengharapkan hasil pemeriksaan ini dapat memenuhi harapan seluruh pemilik kepentingan (stakeholders), demi terciptanya akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah yang lebih baik," katanya.

Bupati Barito Utara H Nadalsyah mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang sudah berkerja sama untuk mempertahankan dan meraih kembali opini WTP keenam kalinya. 

"Diharapkan semua pimpinan perangkat daerah untuk meningkatkan dan memacu laporan keuangannya, terutama masalah aset, mengingat titik utama penilaian BPK RI terletak pada pengelolaan aset daerah," kata Nadalsyah.

Baca juga: Barito Utara bertekad raih WTP ke-6

Baca juga: Barut bertekad pertahankan opini WTP keenam kalinya

Pewarta :
Uploader : Admin 1
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar