Persiapan pilkada, 129 daerah sudah laporkan kondisi keuangannya

id pilkada serentak,pilkada 2020,Mendagri Tito Karnavian ,Tito Karnavian ,129 daerah sudah laporkan kondisi keuangannya

Persiapan pilkada, 129 daerah sudah laporkan kondisi keuangannya

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan sebanyak 129 dari 270 daerah yang akan menyelenggarakan Pemilihan kepala daerah 2020 telah melaporkan kondisi keuangannya.

Mendagri Tito Karnavian di Jakarta, Senin, mengatakan sebanyak 141 daerah lainnya belum melaporkan kondisi keuangan mereka.

"Dari 129 daerah yang sudah melaporkan ini masalah keuangannya, 57 daerah menyatakan bahwa mereka mampu untuk membiayai dari APBD-nya," kata dia.

Lebih lanjut, daerah tersebut juga menyatakan mampu untuk membiayai tambahan kebutuhan dari KPU maupun Bawaslu daerah untuk kebutuhan pilkada.

Baca juga: BIN perkirakan, COVID-19 bisa turunkan partisipasi pemilih Pilkada

"Kemudian 72 daerah ruang fiskalnya memang sulit untuk meminta bantuan dari APBD. Ini masih belum termasuk 141 daerah lain yang belum melaporkan," katanya.

Kemendagri melakukan pengecekan ruang fiskal setiap daerah guna memenuhi kebutuhan pencairan dana hibah untuk pilkada seperti yang sudah disepakati dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

Pengecekan tersebut juga untuk memastikan kesanggupan daerah dalam menyediakan anggaran tambahan yang dibutuhkan terkait protokol kesehatan karena pandemi COVID-19.

Baca juga: Komite 1 DPD RI tolak pilkada serentak dilaksanakan Desember 2020

Kemudian, Mendagri Tito meminta pemerintah daerah segera mencairkan NPHD untuk Pilkada serentak 9 Desember 2020, agar penyelenggara pemilu dapat menggelar tahapan kembali pada 15 Juni nanti.

Tito mengatakan anggaran penyelenggara pemilu tidak ikut dipotong terkait realisasi anggaran kementerian lembaga, hal itu oleh karena urgensinya untuk kesuksesan pilkada di tengah pandemi.

“Kami sudah sampaikan surat juga kepada menkeu agar anggarannya tidak dipotong, berkaitan dengan kebijakan rasionalisasi KL, demikian juga untuk Bawaslu, demikian juga untuk DKPP,” ujar Mendagri.

Baca juga: Pemerintah dan penyelenggara pemilu diingatkan potensi maladministratif Pilkada Serentak

Pewarta :
Uploader : Ronny
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar