Tamiang Layang (ANTARA) - Bupati Barito Timur, Kalimantan Tengah, Ampera AY Mebas membantah keras adanya biaya atau mahar yang diberikan aparatur sipil negara apabila ingin menduduki jabatan di lingkungan pemerintah kabupaten setempat.
"Tidak ada jadi pejabat itu membayar mahar. Dalam penentuan pejabat di lingkungan pemerintah itu kan ada prosesnya," kata Ampera di Tamiang Layang, Senin.
Menurut dia, jabatan seseorang ditentukan berdasarkan seleksi asesmen kompetensi yang dilaksanakan Pemkab Bartim melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bartim. Setelah ada hasil penilaian, baru dilakukan pemilihan berdasarkan nilai urut tertinggi.
Ampera pun menilai informasi tersebut tidak benar dan sangat merugikan harkat dan martabat Pemkab Bartim, dan dirinya selaku Bupati Bartim yang ingin menjalankan visi mewujudkan Bartim sehat, cerdas dan dan sejahtera melalui pemerintahan yang amanah.
"Kami akan pelajari dulu secara mendalam. Jika sudah keterlaluan maka akan diambil langkah hukum," tegasnya.
Orang nomor satu di Kabupaten Bartim itu pun berharap agar si penulis pesan melalui group whatsapp tersebut bisa membuktikan dan melaporkan jika ada mahar dalam pemberian jabatan. Hal ini sebagai upaya efek jera.
"Karena kita selama menjabat, tidak pernah ada kalau ingin menduduki jabatan harus membayar mahar," kata Ampera.
Ampera juga tidak menampik jika ada kemungkinan oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab mengatasnamakan dirinya selaku Bupati Bartim untuk meminta sejumlah dana karena ingin menduduki jabatan.
"Sampai saat ini saya tidak pernah menerima dana atau mahar karena jabatan. Lebih baik yang bersangkutan melaporkan secara resmi agar ada bisa diusut, karena bisa saja ada oknum yang mengatasnamakan saya," kata Ampera.
Baca juga: Pencanangan pembangunan zona integritas BPS Bartim diapresiasi
Beredarnya informasi terkait ada mahar jabatan beredar melalui group media sosial whats apps. Informasi itu beredar cepat hingga menjadi perbincangan dan bisa membuat opini ‘liar’ di masyarakat.
Salah satu anggota group whatsapps menuliskan “Kebetulan teman saya ada mantan beberapa kepala dinas. Dan menurut pengakuan mereka. Setiap orang yang ingin menduduki jabatan Kadis di bartim membayar mahar... Dan nilainya saya tau... Dan ada beberapa kepala dinas saat ini yang masih menjabat didinas tertentu.. Nilai jabatannya saya tau... Tapi ini PART selanjutnya. Kita focus di Covid 19”.
Baca juga: Pemkab dan DPRD Bartim segera bahas raperda perangkat daerah baru
Baca juga: Pasien positif COVID-19 di Bartim kembali bertambah satu orang
Baca juga: Pelayanan publik di Bartim perlu ditingkatkan
Berita Terkait
Pemkab Barito Timur dapat kouta 2.777 formasi CASN pada tahun 2024
Rabu, 27 Maret 2024 22:15 Wib
Perusahaan di Barito Utara diminta bayar THR H-7
Rabu, 27 Maret 2024 15:57 Wib
THR PNS Barito Utara cair pada 2 April
Rabu, 27 Maret 2024 13:16 Wib
Penjabat Bupati Bartim serahkan SK kepada ratusan PPPK
Selasa, 26 Maret 2024 16:15 Wib
BPJS Kesehatan berikan layanan JKN selama libur Lebaran
Selasa, 26 Maret 2024 15:44 Wib
Dua ABK korban tugboat terbakar di Barito Utara meninggal dunia
Selasa, 26 Maret 2024 13:17 Wib
Kapal tugboat terbakar di Barito Utara
Selasa, 26 Maret 2024 13:08 Wib
Pj Bupati Barut sambut baik rencana Perusda buka taman penitipan anak
Senin, 25 Maret 2024 21:29 Wib